AMBON,N25NEWS.id-Pelaksanaan Pra Rapat Kerja Daerah (Pra Rakerda) guna membahas program pembangunan keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Rekonsilisasi stunting tingkat provinsi Maluku tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku,Sarles Brabar,SE,M.Si,dalam sambutanya pada pelaksanaan Rakerda dan Rekonsilisasi Stunting tingkat provinsi Maluku,yang berlangsung di Ballroom Hotel Natsepa selama 2 hari (29-30) 2022.
Pra Rakerda kali mengangkat tema Penguatan Program Bangga Kencana dan Pencepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor.
Adapun,dasar pelaksanaan kegiatan Pra Rakerda dan Rekonsilisasi Stunting tingkat provinsi Maluku di dasarkan pada Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Nomor: /TU.04/J1/2022 Tanggal 16 Maret 2022 Tentang Penyelenggaran Pra Rapat Kerja daerah program banggakencana dan rekonsiliasi stunting tingkat provinsi Maluku tahun 2022
Dipa Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tahun 2022.
Menurutnya dari Pra Rakerda ini yakni untuk penguatan komitmen dan peran pemerintah pusat dan daerah serta mitra kerja dalam peningkatan akses, kualitas pelayanan, penggerakan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.Dan pencapaian agenda RPJMN 2019-2024 serta pencapaian percepatan penurunan stunting.
Implementasi dan pemanfaatan hasil pendataan keluarga tahun 2021,sebagai basis data pencapaian sasaran kinerja dan penurunan angka stunting.
Dalam Pra Rakerda diberikan piagam penghargaan
dengan Jumlah peserta sebanyak : 60 orang,terdiri dari,Deputi Lalitbang BKKBN 1orang
OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku 8 orang
mitra kerja 8 orang OPD Dalduk-KB Kabupaten/Kota se Maluku 11 orang
Perwakilan BKKBN provinsi Maluku 33 orang.
Rakerda dan Rekonsilisasi Stunting : Rabu, 30 Maret 2022
Dengan Jumlah peserta sebanyak 150 orang terdiri dari:
Kepala BKKBN RI 1 orang
Deputi Lalitbang BKKBN RI 1 orang
OPD Lingkup Pemerintah provinsi Maluku 30 orang
Kepala OPD Dalduk-KB Kab/Kota 11 orang
mitra kerja/organisasi profesi 57 orang
Perguruan Tinggi 14 orang
Pegawai Perwakilan BKKBN Maluku 36 orang.
Rakerda ini menghadirkan narasumber dari perwakilan BKKBN provinsi Maluku,TP PKK Provinsi Maluku dan Kepala BKKBN, Bappeda,Dinas Kesehatan Promal,Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Promal dan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku.
“Untuk itu,kami harapkan Rakerda ini dapat menguatkan komitmen dan dukungan pemangku kebijakan (stakeholders) dan mitra kerja dalam pencapaian sasaran kinerja program Bangga Kencana Tahun 2022 dan percepatan penurunan stunting,”harap Sarles Brabar.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan,Prof.drh.Muhammad Rizal M Damanik,M.Rep,SC,pH.D,dalam arahannya mengatakan,masalah stunting merupakan masalah kesehatan ibu dan anak yang harus ditangani oleh multi sektor karena stunting berkaitan dengan empat faktor, yaitu
1. Pengetahuan ibu yang kurang terhadap nutrisi.
2.Infeksi yang berulang pada bayi.
3.Sanitasi yang buruk serta,
4.Terbatasnya layanan kesehatan.
Oleh karena itu perlu intervensi dan integrasi lintas sektor dalam penanganan stunting.
Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2024. Walaupun pada tahun 2021, angka stunting sudah turun menjadi 24,4 persen, diharapkan adanya penurunan stunting lebih dari 3 persen per tahun untuk mencapai target tersebut.
Untuk melaksanakan Percepatan Penurunan Stuntiing, telah ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang meliputi,menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Perhatian pemerintah terhadap masalah percepatan stunting menjadi salah satu prioritas utama karena stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan.
Data Riskesdas (2018) menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Saat ini sudah dipetakan wilayah-wilayah yang angka prevalensi stunting tinggi, yaitu di 6.600an desa yang tersebar di 360 kabupaten/kota. Adapun penyebab stunting secara spesifik ada 2 (dua) faktor yang terdiri dari sub optimal health yaitu kondisi kesehatan yang tidak optimal dan sub optimal nutritional.
“Namun saat ini kita lebih fokus mengatasi penyebab spesifik yang terkait dengan sub optimal nutritional,”ujar Damanik.
