MALRA,N25NEWS.id – Perubahan struktur penduduk yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Maluku Tenggara (Malra), menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan dasar.
Dinamika ini sangat berpengaruh pada sektor kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Untuk memastikan pembangunan kependudukan di Malra dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku melakukan pendampingan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) kepada pemerintah daerah setempat pada Rabu (19/2025).
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, termasuk Bappeda Malra, Dinas Kependudukan dan KB, BPS, Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Dinas Kesehatan.
Kehadiran lintas dinas ini menunjukkan bahwa perencanaan kependudukan tidak bisa terpisah dari sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Dalam arahannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si., menegaskan pentingnya menyiapkan dokumen perencanaan yang responsif terhadap dinamika demografi jangka panjang.
“Perencanaan kependudukan yang terintegrasi dan komprehensif sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perubahan dalam struktur usia, terutama meningkatnya kelompok rentan dan penduduk lanjut usia, mesti diantisipasi melalui kebijakan yang lebih sistematis.
Dengan adanya tantangan besar terkait perubahan demografi saat ini, seperti pergeseran struktur usia dan kebutuhan untuk melindungi kelompok rentan, desain besar pembangunan kependudukan (DBPK) serta peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) menjadi instrumen strategis yang perlu diperhatikan.
Kaper BKKBN Maluku ini juga menjelaskan bahwa meskipun penyusunan PJPK seharusnya dilakukan sebelum RPJMD, sejumlah indikator telah mulai diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Walaupun PJPK idealnya disusun lebih awal, 30 indikator PJPK telah diinternalisasikan ke dalam RPJMD,” tuturnya.
Pendampingan yang berlangsung ini juga selaras dengan peluncuran nasional Dokumen PJPK 2025–2029 oleh Kemendukbangga/BKKBN dan UNFPA Indonesia di Jakarta.
Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menghadapi tantangan demografi dan mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif.
Dalam acara tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, menekankan pentingnya data sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan.
“Kata kuncinya adalah data. Grand design dan peta jalan ini dimulai dari data,” tegasnya.
Dengan penyusunan peta jalan ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki acuan yang lebih jelas dalam merancang program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Ini termasuk upaya peningkatan ketahanan keluarga, pemerataan layanan kesehatan dan KB, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Harapan dari Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Maluku adalah agar pendampingan ini dapat membantu Maluku Tenggara dalam memperkuat arah pembangunan keluarga di tahun-tahun mendatang.
Dengan langkah ini, diharapkan setiap layanan keluarga dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Editor : Redaksi
Sumber :BKKBN Maluku
Skip to content