SAUMLAKI,N25NEWS.id-Persidangan perkara dugaan penghinaan terhadap kelompok etnis di Pengadilan Negeri Saumlaki memasuki babak penting.
Dalam pemeriksaan saksi Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Soni Ratisa, nama Ketua DPRD dan Bupati Kepulauan Tanimbar ikut disebut saat hakim menggali makna istilah “Cinaii” yang menjadi pokok perdebatan dalam perkara tersebut.
Sidang berlangsung Jumat (20/11/2026), sekitar pukul 15.30 WIT. Saksi Soni Ratisa dipanggil Majelis Hakim untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat Nikolas Frets Bestimur.
Dalam persidangan itu, tiga advokat yang mendampingi terdakwa, yakni Pius Batmomolin, SH., Hermanto Permelai Permaha, SH., dan Ruben Serang, SH., mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saksi.
Pemeriksaan diarahkan untuk mengungkap siapa pihak-pihak yang merasa tersinggung atas tulisan terdakwa di grup WhatsApp, serta bagaimana saksi mengetahui adanya reaksi dari kelompok tersebut.
Namun, ketika diminta menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang merasa tersinggung, saksi dinilai belum memberikan jawaban yang jelas.
Melihat pemeriksaan belum mengarah pada kejelasan yang diharapkan, Ketua Majelis Hakim kemudian mengambil alih dan mengajukan pertanyaan langsung kepada Soni Ratisa.
“Terdakwa ini dicari oleh kelompok atau sekelompok orang keturunan Tionghoa. Kalau boleh tahu, siapa legislatif Cinaii, siapa eksekutif Cinaii, siapa kontraktor Cinaii, dan siapa distributor Cinaii?” tanya hakim dalam persidangan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Soni Ratisa menyebut sejumlah nama.
“Ketua DPRD Riche Anggito Laurens, Bupati Ricky Jauwerissa, dan banyak warga keturunan Tionghoa,” jawab saksi.
Jawaban itu kemudian menjadi bagian penting dalam dinamika persidangan, karena istilah “Cinaii” yang selama ini dipersoalkan mulai dikaitkan dengan sejumlah kategori, mulai dari legislatif, eksekutif, kontraktor hingga distributor.
Meski demikian, penyebutan nama-nama tersebut merupakan keterangan saksi di persidangan dan bukan dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan atau kesalahan pihak yang disebut.
Setelah mendalami keterangan saksi, hakim kembali mengarahkan pemeriksaan pada bentuk tindakan dan reaksi pihak-pihak yang diklaim merasa tersinggung. Sesi pemeriksaan kemudian dilanjutkan oleh para advokat terdakwa.
Kritik sosial atau penghinaan terhadap etnis?
perkara ini berawal dari tulisan Nikolas Frets Bestimur di grup WhatsApp yang kemudian dilaporkan karena dinilai menyinggung kelompok etnis tertentu.
Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur perbuatan menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan sejumlah kategori, termasuk ras dan etnis.
Dalam pembelaannya, para advokat terdakwa berpandangan bahwa tulisan tersebut merupakan kritik sosial-politik terhadap relasi kekuasaan, bukan dimaksudkan untuk menyebarkan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok etnis.
Mereka juga mempertanyakan konteks penyampaian tulisan melalui grup WhatsApp yang, menurut argumentasi pihak pembela, merupakan ruang komunikasi terbatas.
Argumentasi tersebut menjadi bagian dari pembelaan yang harus diuji melalui keseluruhan fakta dan alat bukti dalam persidangan.
Publik menanti penilaian majelis hakim
Persidangan ini menjadi perhatian karena menyentuh persoalan batas antara kritik terhadap kekuasaan dan dugaan penghinaan terhadap identitas kelompok.
Di satu sisi, perlindungan terhadap masyarakat dari ujaran kebencian merupakan hal penting. Di sisi lain, kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan, kekuasaan, dan relasi sosial juga menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.
Karena itu, penilaian terhadap perkara ini tidak cukup hanya bertumpu pada istilah yang digunakan, tetapi perlu melihat konteks tulisan, tujuan penyampaian, pihak yang dituju, serta unsur hukum yang didakwakan.
Majelis Hakim diharapkan memeriksa seluruh fakta persidangan secara cermat, objektif, dan independen, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Bagi para pencari keadilan, persidangan ini bukan hanya tentang menentukan nasib seorang terdakwa, tetapi juga tentang memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi dan setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan kebenaran.
Pada akhirnya, makna “Cinaii” dan apakah tulisan tersebut memenuhi unsur pidana menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.(JM)