AMBON,N25NEWS.id-Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku 2023, tercatat penduduk miskin di Maluku mengalami peningkatan 0,19 persen.
Tercatat Maret 2023 mencapai 301,61 ribu orang, jika dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin naik 4,95 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 11,04 ribu orang.
“Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 16,42 persen, naik 0,19 persen poin terhadap September 2022 dan naik 0,45 persen poin terhadap Maret 2022,”tandas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik A Afifudin,kepada media ini, Selasa (18/7)
Kendati demikian katanya, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022– Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 4,8 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 9,7 ribu orang.
“Kalau persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 0,41 persen menjadi 5,49 persen, itu beda dengan di perdesaan naik dari 24,54 persen menjadi 24,64 persen,”jelasnya.
Menurutnya, angka kemiskinan itu sesuai data BPS yang diterima komisi, tertanggal 17 Juli 2023. Padahal sebelumnya di Januari 2023 dirinya juga sudah menyampaikan ke Pemprov, kalau angka kemiskinan Maluku pasti mengalami kenaikan.
Hal terjadi jika tidak langkah-langkah yang lebih tepat, alhasilnya program pemerintah yang bersumber dari APBD sudah harus dilaksanakan,menimal 30 sampai 40 persen. Itu agar bisa meningkatkan produktifitas masyarakat bisa jalan.
“Kalau program itu jalan, artinya ada lapangan pekerjaan sehingga bisa menjaga naiknya angka kemiskinan tinggi dan itu sudah kami ingatkan. Karena itu kalau hari ini dirilis Maret 2023 angka kemiskinan meningkat, itu kami sudah tidak kaget lagi,”ujarnya.
Dimana angka-angka itu sebut, Rovik merupakan angka statistik yang akan menjadi tolak ukur, terhadap semua program-program pemerintah yang diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Maluku.
Program itu kata, politisi PPP ini, bisa saja tidak mengenai secara keseluruhan target sasarannya, sehingga berdampak pada tingginya angka kemiskinan.
“Makanya saya pernah bilang, kalau pemerintah harus fokus, karena setiap data yang dirilis BPS, itu harus diolah pemerintah, jangan hanya dilihat angka kumulatifnya, tapi harus dilihat dimana titik terjadinya angka kenaikannya dan masalahnta apa itu yang diselesaikan, jangan cuma diam ditempat dan tidak melakukan apa-apa,”bebernya.
Dia mencontohkan, dalam data kumulatif, dapat melihat jumlah angka kemiskinan per Kabupaten/kota dan jika ditemukan, kabupaten itu yang harus diselesaikan, beda dengan kota Ambon yang angka kemiskinannya sudah mulai menurun.
“Kalau ada kabupaten/kota yang angkanya naik, mestinya itu yang didekati, dengan cara bekerja sama dengan kabupaten setempat, sehingga program kemiskinan yang digelontorkan Pemprov Maluku itu harua sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan target capaiannya,”jelasnya.
Tapi sebaliknya jika program yang dibuat hanya sekedar untuk pencitraan, sudah pasti berdampak pada tingginya angka kemiskinan.
Olehnya itu, Sekda selaku ketua tim penanganan angka kemiskinan, kedepan harus lebih fokus lagi, sebab diprediksi angka kemiskinan Maluku akan terus naik, jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang lebih kongkrit.
Bahkan bisa berdampak pada gagalnya pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Maluku.
“Nanti kita lihat hasilnya di bulan September, jika angkanya tetap naiak, itu artinya pemerintah gagal menuntaskan angka kemiskinan, padahal visi misi pemerintah jelas menurunkan angka kemiskinan. Jadi nanti kita lihat dibulan September mendatang,”sebutnya.(**)
Skip to content