SAUMLAKI, N25NEWS.id – Siapa saja yang sebenarnya merasa tersinggung dengan penggunaan kata “Cinai” dalam pesan WhatsApp terdakwa Nikolas Bestimur? Pertanyaan itu menjadi salah satu titik penting dalam persidangan di Pengadilan Negeri Saumlaki, Jumat (20/11/2026).
Dalam sidang tersebut, saksi pelapor Soni Ratisa mendapat sejumlah pertanyaan dari tiga advokat terdakwa, yakni Pius Batmomolin, SH., Hermanto Permelai Permaha, SH., dan Ruben Serang, SH.
Pemeriksaan berlangsung cukup alot ketika Pius Batmomolin meminta saksi menjelaskan identitas pihak lain, termasuk warga keturunan Tionghoa, yang disebut turut merasa tersinggung atas penggunaan kata tersebut.
Namun, Soni Ratisa tidak bersedia menyebutkan nama-nama pihak yang dimaksud. Ia beralasan bahwa laporan yang disampaikan merupakan tindakan pribadi, tidak ingin menyeret pihak lain, serta berupaya menghindari potensi gesekan sosial di tengah masyarakat.
Merespons jawaban tersebut, Pius meminta saksi memberikan keterangan secara terbuka dan profesional di hadapan majelis hakim.
“Saudara saksi diminta harus profesional memberikan jawaban seterang cahaya,” tegas Pius dalam persidangan.
Bagi tim advokat, keterbukaan saksi menjadi penting karena perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan ketersinggungan pribadi, tetapi juga membawa isu sensitif terkait identitas dan kelompok etnis.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan adalah pengakuan Soni Ratisa mengenai substansi pesan WhatsApp yang dikirim terdakwa.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, saksi membenarkan bahwa isi pesan mengenai kondisi kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat Tanimbar telah berlangsung sejak lama. Namun, keberatan yang disampaikannya lebih terfokus pada penggunaan satu kata, yakni “Cinai”.
Fakta persidangan ini kemudian menjadi bagian dari pengujian terhadap konteks utuh pesan, maksud penggunaannya, serta pihak yang merasa dirugikan.
Tim advokat menilai, substansi pesan yang mengangkat persoalan kemiskinan masyarakat perlu dibedakan dari persoalan penggunaan istilah yang dipersoalkan pelapor.
Sebab, dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penghinaan terhadap golongan penduduk, konteks komunikasi, maksud pernyataan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana merupakan hal yang harus dibuktikan melalui persidangan.
Keterangan saksi tersebut juga menjadi perhatian tim pembela dalam menguji dakwaan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dari perspektif pembelaan, terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu diuji secara cermat.
Pertama, konsistensi keterangan pelapor mengenai siapa saja yang merasa tersinggung dan apakah keberatan tersebut benar-benar mewakili kelompok penduduk atau merupakan pengaduan pribadi.
Kedua, konteks penggunaan kata “Cinai”.
Tim pembela berpandangan bahwa suatu istilah tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai penghinaan rasial tanpa pembuktian mengenai makna, konteks, maksud, dan unsur hukum yang relevan.
Ketiga, pembuktian unsur-unsur Pasal 242 KUHP. Keterangan bahwa pelapor bertindak atas nama pribadi menjadi salah satu fakta yang menurut pembela perlu dipertimbangkan dalam menguji unsur delik yang didakwakan.
Dalam prinsip hukum pidana, setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Penilaian terhadap suatu pernyataan juga tidak dapat dilepaskan dari konteks keseluruhan komunikasi.
Persidangan Nikolas Bestimur kini tidak hanya berkutat pada satu kata yang dipersoalkan, tetapi juga menyentuh persoalan lebih luas: bagaimana membedakan kritik terhadap kondisi sosial dengan pernyataan yang diduga menyerang identitas suatu kelompok.
Di satu sisi, keberatan pelapor terhadap istilah yang digunakan menjadi bagian dari perkara yang harus diperiksa. Di sisi lain, pembelaan meminta agar seluruh konteks pesan dan setiap unsur dakwaan diuji secara objektif.
Prinsip in criminalibus, probationes debent esse luce clariores atau pembuktian dalam perkara pidana harus terang dan jelas menjadi salah satu prinsip yang disoroti pihak pembela.
Pada akhirnya, bukan kerasnya perdebatan di ruang sidang yang menentukan bersalah atau tidaknya Nikolas Bestimur. Melainkan kekuatan alat bukti, konsistensi keterangan para saksi, serta terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Saumlaki menjadi pihak yang akan menilai seluruh fakta tersebut sebelum menjatuhkan putusan.