SAUMLAKI,N25NEWS.id-Suasana ceria dan barisan panjang peserta memadati jalanan saat kegiatan jalan sehat menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).
Ribuan peserta tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Namun, di balik semarak dan senyum para peserta, tersimpan keresahan yang dirasakan para tenaga pendidik.
Peringatan yang seharusnya menjadi momen penghargaan bagi insan pendidikan justru diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dinilai memberatkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, panitia penyelenggara diduga memberlakukan dua jenis pungutan kepada peserta dari kalangan pendidikan.
Setiap Kepala Sekolah se-Tanimbar Selatan diwajibkan membayar sebesar Rp125.000 per orang untuk biaya pakaian atau atribut kegiatan.
Padahal, dalam ketentuan yang berlaku, kebutuhan seragam kegiatan kedinasan seharusnya ditanggung oleh anggaran resmi, bukan dari dana pribadi.
Tak hanya itu, para guru juga dibebankan biaya sebesar Rp100.000 per orang dengan alasan untuk keperluan bazar atau konsumsi.
Kebijakan ini menuai keluhan karena dianggap sebagai beban tambahan yang tidak semestinya.
Jika diakumulasikan, jumlah dana yang terkumpul dari para pendidik tersebut diperkirakan mencapai angka yang cukup besar.
Kondisi ini dinilai ironis, mengingat di tengah upaya peningkatan kesejahteraan guru, justru muncul praktik yang terkesan membebani mereka.
“Ini namanya apa? Hardiknas adalah hari kita dihargai, tapi kenapa justru kita yang disuruh bayar mahal? Rp100 ribu untuk guru, Rp125 ribu untuk kepala sekolah. Itu angka yang tidak sedikit bagi kami,” ungkap salah satu guru yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Praktik ini dinilai tidak wajar dan berpotensi melanggar aturan yang melarang pungutan di lingkungan pemerintahan tanpa dasar yang jelas.
Sejumlah pihak pun mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan.
Kemeriahan kegiatan jalan sehat sebagai pembuka rangkaian Hardiknas seolah menutupi kegelisahan yang terjadi di balik layar.
Masyarakat dan kalangan pendidikan berharap pemerintah daerah serta instansi pengawas dapat segera turun tangan.
Dugaan pungli ini dinilai perlu diselidiki secara serius agar tidak mencederai semangat peringatan Hardiknas, sekaligus menjaga integritas dunia pendidikan di Tanimbar Selatan.(JM)
Skip to content