Namlea,N25NEWS.id -Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kembali mendesak Penjabat Bupati Buru Dr. Jalaludin Salampesy untuk meyelesaikan persoalan lahan yang di gusur oleh PT.Inagro Cipta Nusantara di Desa Bara Kecamatan Finalisela Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Aksi yang dilakukan oleh PMII Cabang Buru di Kantor Bupati guna untuk memastikan keberpihakan Pj.Bupati dan seluruh pimpinan Organisasi Prangkat Daerah (OPD) dalam hal ini pemerintah daerah kepada masyarakat Desa Bara, Senin 29/4/2024.
Demonstrasi tersebut yang berjalan beberapa Jam di halaman Kantor Bupati sontak di respon langsung oleh Pj. Bupati Buru yang baru saja tiba dari Jakarta setelah pegawai Kantor Bupati berkoodinasi dengan para mahasiswa mereka pun mau ikut untuk menemui Pj.Bupati di ruang kerjanya.
Menurut Ketua PMII Cabang Buru Abdul Nurlatu, Bupati telah menyampaikan bahwa persoalan PT.Inagro Cipta Nusantara itu telah di selesaikan oleh raja raja di petuanan masing – masing.
“Namun hasil advokasi kami PMII dilapangan berbeda dengan apa yang sampaikan oleh Pj. Bupati karena masih ada keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat, contohnya kejadian yang terjadi di masyarakat Desa Bara, semua masyarakat pada mengeluh dengan lahan mereka yang di gusur tanpa ada konfirmasi sehinga terjadi demonstrasi oleh warga setempat,”ujar Nurlatu.
Selain itu lanjut Abdul Nurlatu, pernyataan Pj Bupati Buru di depannya masih mengambang, padahal beliau adalah Top Eksekutif yang kemudian memiliki kewenangan full secara adimistrasi dalam hal ini masuknya PT Inagro Cipta Nusantara.
“Oleh karena itu saya melihat jawaban Pj Bupati seakan-akan sengaja melempar tanggung jawab kepada raja raja petuanan untuk berhadap – hadapan langsung dengan masyarakat terkait problematika yang terjadi di desa bara untuk beliau menghindar dari persoalan ini,”tambahnya.
Padahal kata Nurlatu kepala pemerintahan Pj Bupati seharusnya menjaga tatanan Kai Wai (kaka – adik) dan menjaga piskologis masyarakat dalam hubungan orang basudara di negri RETE MENA BARA SEHE, meskipun kepentingan daerah untuk mendorong investasi harus di lakukan,tanpa juga mengabaikan hak hak masyarakat.
