Namlea -OKP Cipayung plus Kabupaten Buru menggelar aksi demo didepan kantor DPRD Buru terkait pencopotan Kepala Dinas Perhungan dari jabatannya Selasa, (19/4/2022).
Digeruduknya, kantor DPRD Kabupaten Buru oleh gabungan organisasi kemahasiswaan pemuda di gedung wakil rakyat Bupolo terkait ucapan Kadis Perhubungan dalam ruang rapat lintas bersama anggota DPRD beberapa waktu lalu yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat
Dalam orasi itu salah satu aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyebutkan tindakan agresif oleh kadis perhubungan sudah melampui batas sebagai seorang pimpinan yang tak bertanggung jawab terhadap kepentingan orang banyak .
“Untuk itu aksi yang kami lakukan di depan kantor DPRD takan berakhir sampai kadis perhubungan kabupaten Buru dicopot dari jabatan nya,”tegas aktivis mahasiswa tersebut.
Lanjut Dia, mosi ketidak percayaan mahasiswa terhadap lembaga dewan perwakilan rakyat daerah karena ucapan yang Kadis Perhubungan lontarkan itu dihadapan mereka.
Demikian dalam rapat lintas beberapa waktu lalu sejumlah anggota DPRD mendesak kadis perhubungan Kabupaten Buru Jamal Samat segera mamanggil para sopir angkut maupun tukan ojek terkait kenaikan tarif angkutan.
Sementara itu laman berita yang dimuat pada edisi Rabu(13/04) kemarin berjudul “Angkot Naikan Tarif Seenaknya, Kadishub : Kalau Mahal Nggak Usah Naik”.
Dihadapan DPRD Jamal mengatakan, hingga kini Pemerintah Kabupaten Buru belum menetapkan tarif baru Angkot. Masih berlaku tarif lama. Karena itu, mereka akan memanggil pemilik jasa angkutan umum.
Saat ini, kata Jamal, telah dikaji bersama tim teknis dan pihak kepolisian untuk jalur. Sementara tarif jasa angkutan umum belum ada regulasi perubahan .
“Kami masih menggunakan standar harga permium bersubsidi. Intinya belum ada keputusan kenaikan tarif. Tetapi kalau masyarakat merasa mahal tidak usah naik,” timpal Jamal.
Pernyataan Jamal, memantik amarah anggota DPRD. Ketua Fraksi PPP Bambang Langlang Buana, mengatakan, apa yang disampaikan Jamal sangat tidak berempati terhadap apa yang saat ini dihadapi masyarakat.
“Anda,kita semua di gaji dari uang rakyat. Hasil penerimaan pajak dan lain sebagainya itu dari rakyat. Jadi kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima demi kesejahteraan masyarakat sehingga perkataan seperti itu bukanlah seorang pemimpin,”tandas Bambang.
