AMBON,N25NEWS.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan usai rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon.
Menurutnya berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas PU, realisasi kegiatan tahun 2025 telah mencapai hampir 80 persen, baik yang sudah berkontrak maupun yang tengah berjalan. Namun demikian, Komisi III tetap meminta agar Dinas PU menyajikan data lengkap by name by address untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
“Kami minta Dinas PU menyerahkan data by name by address, karena ini penting bagi kami dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Komisi III akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat sosial dan menjadi kebutuhan masyarakat,”ujar FarFar.
Ia menambahkan, dari sekitar 270 kegiatan, Komisi III akan meninjau 3 hingga 4 kegiatan di setiap kecamatan sebagai bagian dari agenda kunjungan lapangan yang dijadwalkan pada minggu depan. Kunjungan ini sekaligus menjadi evaluasi di penghujung triwulan ketiga tahun anggaran 2025.
Komisi III juga mendorong agar seluruh kegiatan yang dikelola Dinas PU dapat segera diselesaikan secara administratif agar tidak menimbulkan utang atau beban baru pada APBD 2026.
“Kami dorong supaya seluruh kegiatan itu harus segera diselesaikan, agar tidak ada lagi utang yang dibawa ke tahun depan. Harapan kami, semua program, terutama infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat, bisa terealisasi 100 persen,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga menyoroti sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan penyedia jasa untuk pemasangan lampu lingkungan. Berdasarkan regulasi, satu perusahaan hanya dapat mengelola lima paket pekerjaan, sementara jumlah penyedia jasa yang ada saat ini hanya empat perusahaan.
“Dengan kondisi ini, hanya sekitar 20 paket lampu lingkungan yang bisa terealisasi tahun ini. Padahal, permintaan dari masyarakat cukup tinggi. Kami minta agar Dinas PU mencari solusi, karena lampu lingkungan merupakan kebutuhan dasar masyarakat,tambahnya.
Far far menegaskan bahwa seluruh proses lelang dan tender proyek telah berjalan 100 persen, dan Komisi III akan memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan lakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan semua kegiatan benar-benar terlaksana dengan baik.”tutupnya.
Penulis : Eten
Editor : Redaksi
Skip to content