AMBON,N25NEWS.COM – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus merangkap PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Richard Sopamena menyatakan Jembatan Dian Pulau-Tetoat Realisasinya sudah 100 Persen
“Untuk Paket jembatan Dian Pulau-Tetoat Kecamatan Hoay Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) ini di Tahun 2019 memang dananya ada 9 Miliar dan ada pembangunan serta pelaksanaannya,” kata Sopamena di Ambon, Kamis (4/11).
Menurutnya, sesuai kontrak pekerjaan itu hanya melaksanakan erekcion rangka jembatan. “Ereksion rangka jembatan ini dengan panjang 120 meter, jadi kontrak kami itu hanya dengan dana itu mendapat 630 ribu kg,” jelas Sopamena.
Ia menjelaskan, untuk total berat yang sudah terpasang itu 630 ribu kg, karena di kontrak pembayarannya berdasarkan kilo gram bukan per unit.
Sehingaa, disampaikannya jembatan Dian darat-Tetoat ini bukan jembatan standar. Jadi, jembatan ini di kategorikan jembatan khusus. Pelaksanaannya juga tidak seperti yang di bayangkan.
Karena itu, lanjut dia, dana tersebut hanya bisa terpasang dengan kondisi pelengkung. Kenapa pelengkungnya itu ada 2 balok yang belum terpasang, karena pelaksanaanya di tinggalkan dulu sebab pada saat pemasangan gelagar bawah terpasang baru penyetelannya di atas itu supaya mendapat cembernya.
“Kalau pelengkungnya langsung kita pasang, nanti cember bagian bawah ini tidak ketemu karena itu per-sekmen. Supaya kita dapat cembernya itu, makanya di atas ada dua balok yang memanjang itu disengajakan tidak terpasang untuk setelan,” pungkas Sopamena.
Untuk itu, menanggapi adanya pemberitaan yang beredar. Sopamena tambahkan, mungkin mereka tidak tahu jelas bahwa kontrak ini bukan per unit, tetapi Kilo gram.
Sedangkan, untuk pelaksanaanya ini kita bukan tidak mau mendatangkan tenaga lokal. Tenaga lokal kita Maluku belum bisa melaksanakan pekerjaan ini karena pekerjaan pemasangan erection jembatan pelengkung dengan panjang 120 perlu tenaga khusus dan terampil, dan itu kita datangkan langsung dari pabriknya di Jakarta.
“Jadi kita datangkan mereka supaya mereka langsung pasang. Mereka juga bisa memberi kita pelajaran supaya anak-anak daerah juga tahu dan pelajari itu agar kedepan mereka bisa laksanakan itu,” akuinya.
Tak hanya itu, terkait dengan pencairan dana yang sudah 100 persen, namun pekerjaannya baru 20-25 persen. “Itu informasi mereka hanya melihat sepintas. Mereka tidak tahu pekerjaan itu sesuai kontrak kami yang di bayarkan per kg dan sesuai kontrak 630 Ribu kg sudah terpasang,” ungkap dia.
Jadi, pekerjaan yang di kontrak 2019 itu, karena covid kita luncurkan tahun 2020. itu sudah 100 persen dan pembayarannya juga sudah 100 persen.
Dihimbau kepada masyarakat agar jangan terprovokasi dengan kondisi seperti itu. “Kami dari pemerintah juga tidak tinggal diam, kami ingin kehidupan masyarakat itu perekonomiannya bisa di nikmati,” tutur Sopamena.
Dijelaskan juga terkait 9 Miliar yang dirasa tidak cukup sejak awal, sebetulnya itu permintaannya 20 Miliar ternyata hanya dibantu DAK sebesar 9 Miliar, tetapi karena covid-19 dan kebutuhan Pemerintah lebih mendesak akhirnya dana yang sisa dipotong.
“Jadi 2019 ada dana sekitar 9M, terus 2020 juga ada anggaran juga yang DAK berikan, tetapi karena Covid maka dana yang sisa dipotong. Jadi kami tidak dapat dana sisanya kami hanya mendapat 9M saja untuk melaksanakan pekerjaan itu. Dan dipastikan pekerjaan ini akan diselesaikan pada Tahun 2022,” tutupnya. (dd)
