AMBON,N25NEWS.id-Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Alkatiri menyayangkan atas ketidakadilan BNPB Pusat dalam melihat bencana alam yang melanda Maluku.Pasalnya,Komisi III telah dua kali melaporkan bencana yang terjadi di Maluku ke BNPB Pusat,namun BNPB tidak memberikan respon sama sekali.
“Secara personal, beta (saya) menilai perlakukan BNPB Pusat terhadap bencana yang terjadi di Maluku, akhir-akhir ini tidak adil dan tidak fer,”ungkap Fauzan Alkatiri kepada wartawan,Selasa (9/8).
Dikatakannya,dua kali kunjungan Komisi III dan sejumlah bupati/walikota ke BNPB Pusat di Jakarta,namun pihaknya merasa diperlakukan secara tidak hormat, oleh badan yang mestinya pengelolaan pekerjaanya itu dipenuhi dengan empati,tapi untuk Maluku itu empatinya tidak ada.
Parahnya kata, Fauzan selama rombongan komisi dan sejumlah bupati/walikota, berkunjung di kantor BNPB di Jakarta, tidak pernah ditemui oleh satupun pejabat yang berkewengan di kantor bencana itu.Padahal bukan saja anggota DPRD dan bupati/walikota tapi juga turut serta sejumlah kepala dinas dan badan pada jajaran Pemda Provinsi dan kabupaten/kota khusus yang terdampak bencana.
“Kita tahu, cuaca extrim yang dirasakan Maluku, bukan saja korban harta,tapi juga sudah merengut nyawa manusia, sehingga definisi apa lagi yang dibutuhkan BNPB untuk menafsirkan kejadian bencana yang terjadi di Maluku.
“Buat saya hal ini sangat aneh,karena kondisi seperti ini tidak dikategorikan sebagai bencana.Ini kan miris kalau kita lihat perlakukan BNPB terhadap tanggapan bencana-bencana yang terjadi didaerah lain, itu pemberlakuannya beda dengan Maluku.Tatapi kalau di daerah lain,kepala BNPB langsung turun tinjau lokasi, kok d Maluku tidak,”kesalnya.
Lebih lanjut politisi PKS yang fokal di Komisi III ini, mengungkapkan ketika bencana itu ditinjau Kepala BNPB bersama sejumlah pejabat lainnya, itu yang namanya dana siap pakai langsun dikucurkan. Padahal dana tersebut telah disiapkan pemerintah untuk digunakan.
Padahal pemerintah sendiri mampu untuk meminimalisir korban dampak bencana.Tapi di Maluku sambungnya, ada suatu pemberiaan yang dilakukan di daerah pemerintah pusat.
“Kita boleh lihat kondisi sekarang ini, dan boleh konfirmasi keseluruh kabupaten/kota di Maluku, dan sudah berapa banyak dana yang dikucurkan Pempus untuk meminimalisir warga yang terdampak bencana,”ujarnya.
Dikatakan, kalau sebenarnya dana siap pakai yang ada di BNPB, bukan merupakan hal yang bersifat normatif sehingga harus perlu mempersiapkan adiminstrasi.
“Ini sama halnya kalau kita bawa orang ke rumah sakit, bukan langsung ditangani penyakitnya, tapi diharapkan lebih dulu adiminstrasi, itu artinya tunggu orang mati baru dilayani,ini yang sekarang terjadi di BNPB. Padahal Presiden Jokowi tidak menghendaki itu terjadi,”ucapnya.
Olehnya itu, menyikapi sikap BNPB yang kurang proaktif, dalam waktu dekat, Komisi III akan mengagendakan kunjungan langsung ke Komisi V DPR RI, untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di Maluku akibat cuaca extrim,”cetusnya. (**)
Skip to content