AMBON,N25NEWS.id-Disela-sela rapat paripurna penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengusulan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menggarakan Rp 1,2 miliar untuk pemulihan konflik horizontal antara masyarakat Hoar Ngutru-Bombay dan Masyarakat Elat Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang terjadi pada 12 November 2022.
“Itu kan hasil rapat Pemerintah Daerah, Komisi I, Pangdam, begitu juga dengan Polres Malra dan Tual, juga Kesbangpol yang dalam kesimpulan dan itu juga terkait dengan proposal yang diajukan Pemkab Malra,untuk penambahan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk pemilihan konflik disana,”kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumrah usai menghadiri paripurna, Senin (21/11).
Menurutnya, usulan tambahan anggaran sudah menjadi kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi DPRD dengan Pemda Maluku, karena tidak ada APBD perubahan 2022 maka, diharapkan bisa dimasukan lewat peraturan gubernur (Pergub).
“Makanya kita kasih warning, karena itu sangat mengganggu dalam proses pemulihan kondisi di Malra, sehingga kita harap agar konfliknya secepat dapat diselesaikan dengan adanya bantuan anggaran dari Pemprov,”harapnya.
Bantuan anggaran lanjut Rumra, sangat membantu untuk pemilihan konflik antara Desa Bombay dan Elat untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang terbakar, sehingga perlu menjadi perhatian serius dari Pemda Maluku untuk bisa menindaklanjutinya.(**)
Skip to content