AMBON,N25NEWS.id-Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin menegaskan, ketidak hadiran Organisai Perangkat Daerah (OPD) memenuni undangan rapat evalusi Laporan Pertanggungjawab (LPJ) dengan Komisi IV diduga ada unsur kesengajaan atau skenario sengaja untuk menghindari rapat.
“Ini kan bukan saja di Komisi IV, tapi Komisi II dan III juga OPD mitra komisi tidak hadir hari ini (Selasa),kalaupun ada pasti OPD yang terpaksa datang saja, itu pun satu OPD saja, Ini saya menduga ada unsur kesenagajaan koq diwaktu yang sama mereka tidak hadir,”tegas Afifudin kepada awak media, belum lama ini.
Padahal rapat dengan mitra OPD itu sangat penting, untuk mengevaluasi sejauh mana program kerja terhadap anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terhadap LPJ APBD tahun 2022.
Apalagi ketidak hadiran OPD dalam memunuhi undangan rapat Komisi, tanpa ada alasan yang jelas dan ini seharusnya menjadi tanggungjawab Sekda Maluku untuk bisa menegur.
“Seharusnya yang bertanggungjawab semua ini, pak Sekda tapi apakah Sekdanya berani atau tidak,”tantang Afifudin.
Menurutnya, kalau memang OPD nya tidak mau hadir, selaku Sekda mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, harusnya menyurati ke DPRD, kalau OPD tidak mau membahas peraturan daerah (Perda).
Itu karena LPJ merupakan Perda yang harus bisa dibahas bersama dan disetujui bersama.
“Bagaimana mau disetujui berasama, kalau tidak dibahas bersama. Kalau Sekda berani bikin surat, jangan main kucing-kucingan dengan kami nanti kita bikin kucing lagi,”tegasnya.
Disinggung soal Interpelasi dan menyatakan pendapat yang bisa dilakukan DPRD, kata Afifudin semuanya tergantung perkembangan selanjutnya, bahkan bisa lebih dari kewengan DPRD.
“Nanti kita lihat perkembangan dinamika politiknya, tapi penting yang terbaik. Kalau saya siapa saja, saya menduga ini ada unsur kesengajaan, karena ini dilakukan secara serentak mereka tidak hadir secara masif, padahal rapat ini penting karena LPJ nya Gubernur untuk dilaporkan ke masyarakat lewat kami di DPRD,”tandasnya.(**)
Skip to content