AMBON,N25NEWS.id-Penduduk dalam konteks pembangunan merupakan objek dan sekaligus sebagai subyek. Sebagai objek, penduduk adalah sebagai sasaran sekaligus penikmat hasil pembangunan, sedangkan sebagai subyek, penduduk merupakan modal sosial yang sangat vital dan pelaku utama dalam pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Provinsi Maluku,Sarles Brabar, SE.M.Si,dalam sambutannya pada acara Workshop Perumusan Isu Strategis Pengendalian Penduduk di Maluku Tahun 2023,Selasa (7/2).
Lebih lanjut menurut Sarles Brabar,peranan penduduk yang sedemikian itu menempatkannya sebagai penentu arah dan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian potensi dan tantangan pembangunan sangat ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu Negara, bahwa disamping itu pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan.
Dalam kerangka ini, pembangunan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan manusia sejatinya menjadi tujuan utama pembangunan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar mampu sebagai subyek/pelaku pembangunan yang berkualitas.
Selain itu,kata Sarles Brabar,jumlah penduduk bisa menjadi potensi yang besar dalam melakukan proses pembangunan, karena sesungguhnya penduduk merupakan pelaku, sasaran dan sekaligus sebagai penikmat hasil pembangunan. Hal ini bisa terjadi jika jumlah penduduk yang besar dengan komposisi dan distribusi yang lebih merata disertai dengan kualitas yang baik dan memadai akan menjadi pendorong kemajuan pembangunan. Namun hal ini juga dapat menjadi beban dalam proses pembangunan apabila berkualitas rendah. Karena sebagai pelaku pembagunan, kualitas penduduk yang rendah akan menjadi hambatan dalam meraih peluang dan kesempatan yang ada.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya bisa memberikan dampak positif, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tentu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia yang menjadi unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Namun jika lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup menampung jumlah tenaga kerja yang ada maka hal ini justru akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
Terjadinya pengangguran karena ketidakseimbangan antara peluang kerja yang tidak bertambah dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan keadaan dimana dalam sebuah masyarakat, sebagian warganya tidak mampu memasuki kesempatan kerja yang ada, sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonominya.
Dampak sosial yang terjadi akibat masalah ledakan penduduk adalah kemiskinan, karena banyaknya penduduk, lapangan pekerjaan terbatas, akibatnya banyaklah yang menganggur.
Dari segi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang luas maka hal ini akan menimbulkan pengangguran di mana-mana dan kemiskinan pun tercipta. Ini tentu saja akan mempengaruhi proses kehidupan di bidang lainnya. Kebutuhan ekonomi yang tidak memadai juga dapat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang.
“Bagaimana kita mau memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, jika untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari pun mereka susah mendapatkannya. Tak hanya berhenti di situ saja, tingkat kriminalitas pun akan meningkat. Orang dalam kondisi lapar akan berbuat apa saja yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi,”ujarnya.
Permasalahan penduduk harus dikaji dari berbagai persektif. kompleksnya hubungan timbal balik antara isu-isu tentang dampak kependudukan dan aspek-aspek pembangunan, maka amat penting dilakukannya workshop ini. Sebab melalui kegiatan itu diharapkan dapat terbentuk forum perumus untuk menyusun prioritas dalam mengintervensi dan rekomendasi strategis bagi dampak kependudukan.
“Kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting dan startegis, karena merupakan ajang pertemuan bagi kita untuk saling tukar informasi dan meningkatkan kompetensi dalam pemahaman Program Bangga Kencana di Provinsi Maluku,”tandas Sarles Brabar.(**)
Skip to content