NAMLEA,N25NEWS.id-Terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru yang berunjung pada tindakan anarkis di kantor DPRD Buru kemarin di tanggapi oleh salah satu pemuda Batabual,Taher Fua.
Menurutnya,perjuangan untuk kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual memang sejak lama telah di perjuangkan oleh sebagian mahasiswa asal Batabual baik yang berada di Kota Ambon maupun di kabupaten Buru sendiri.
“Hal ini terus di suarakan lantaran berbagai rentetan kejadian kerap terjadi musibah hingga menelan korban sebagai pemuda Batabual tentu kami sangat prihatin atas musibah yang menimpah warga Batabual ketika hendak menuju ibu kota kabupaten,”ungkap Fua,saat memberikan keterangannya kepada awak media di SMA 1 Jln BTN Kabupaten Buru,Selasa (11/1/2022).
Lebih lanjut,Fua mengatakan masalah keterlambatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual batabual di antaranya karena persoalan status jalan yang sejak lama (tahun 2011) di tingkatkan menjadi ruas jalan propinsi sehingga secara kewengan tentu ini menjadi tanggung jawab pemprov Maluku.
“Kami yang tergabung dalam forum percepatan pembangunan infrastruktur Kecamatan Batabual pada tahun 2019 juga pernah melakukan aksi demontrasi di Kota Ambon saat itu untuk mempresur hal yg sama kepada dinas pekerjaan umum (PU) dan pihak Balai Jalan dan Jembatan, juga Komisi C DPRD Provinsi Maluku saat itu,”tutur Fua.
Adapun,hasil dari perjuangan itu Pemprov Maluku hanya baru bisa mengalokasikan dana sebesar 12 Miliar sementara untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan Mako-Kayeli dan Kayeli-Ilath membutuhkan anggaran berkisar Rp 400 miliar lebih, sehingga hal ini pun menjadi kendala dalam pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual,sehingga Pemprov juga telah mengusulkan kepada pihak kementrian Bapenas di Jakarta agar dapat meningkatkan beberapa ruas jalan untuk menjadi ruas jalan nasional termasuk ruas jalan Mako-Kayeli Kayeli-Ilath,tapi hingga saat ini belum terealisasi.
Pemerintah daerah Kabupaten Buru dalam merespon aspirasi masyarakat Batabual untuk kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan juga telah di lakukan tapi endingnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru di tegur oleh PU provinsi dengan dalil bahwa itu merupakan ruas jalan provinsi.
“Seingat saya DPRD Kabupaten Buru sejak kepemimpinan almarhum Maksin Bugis yang saat itu berkapasitas sebagai ketua DPRD Buru,jalan Batabual pun telah di perjuangkan lewat Komisi C saat itu hingga kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Buru saat ini,”terang Fua.
Bahkan Bupati Buru dan Buru Selatan pun telah melakukan langkah-langkah untuk penanganan ruas jalan ini yang di sampaikan kepada Presiden Jokowi saat berkunjung di Kota Ambon pasca gempa bumi saat itu,serta pengusulan pada beberapa instansi terkait di Jakarta agar dapat melakukan peralihan status jalan tersebut.
Olehnya Fua melihat bahwa masalah untuk penyelesaian jalan ini membutuhkan solusi yang konkrit agar perjuangan ini tidak sia-sia karena kalaupun di buat tuntutan agar Pemda Kabupaten Buru yang harus menyelesaikan pembangunan ruas jalan Mako-Kayeli Kayeli-Ilath ini sangat bertabrakan dengan kewenangan yang suda jelas menjadi tanggung jawab Pemprov Maluku.
“Untuk itu,kami berinisiatif untuk melakukan dialog publik pada hari Rabu (12/1/) besok dengan harapan agar bisa mendapatkan kritik saran yang sifatnya membangun untuk mendapatkan solusi yang tepat sehingga pergerakan mahasiswa Batabual tidak salah kaprah, karena secara anggaran tak mungkin ruas jalan propinsi akan di alokasikan dengan menggunakan APBD Kabupaten buru. Ruang diskusi dan dialog ini juga bertujuan untuk mendapatkan format pergerakan yang tetap sehingga dapat menjadi acuan bersama dalam pemperjuangan apa yang menjadi keinginan kita bersama,”tandasnya.
