NAMLEA,N25NEWS.id-Digelarnya kegiatan Rekonsiliasi Stunting di Kabupaten Buru,oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku,mendapat apresiasi dari Pengkab Buru, sekaligus mengajak semua pihak berkomitmen menanggulangi permasalahan stunting di Buru.
Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Buru dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II,Ir.Masry dalam kegiatan Rekonsiliasi Stunting yang berlangsung di Buru,Kamis (8/9).
Menurutnya,permasalahan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional.Dan kabupaten Buru masuk sebagai lokus penanganan stunting di provinsi Maluku dalam tahun 2022.
Dijelaskannya,stunting merupakan hasil dari yang tidak terkunjungi status nutrisi anak sejak dalam kandungan dan diawal kehidupannya.Dimana,anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan maksimal sebagaimana anak di usia mereka.
Selain itu,akibat dari pada stunting prestasi sekolah rendan dan beriseko mengalami penyakit metabolisme sehingga membatasi kontribusi optimal untuk berkarya.
Adapun,Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat,cerdas dan produktif.
Serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian di amanahkan,kepada BKKBN sebagai ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat.
Formulasi program tersebut di tuangkan dalam peraturan BKKBN no 12 tahun 2021 tentang rencana aksi Nasional Percepatan Penurunan angka stunting di Indonesia tahun 202-2024 atau di kenal dengan RANPASTI.
Menurut WHO batasan prevalensi stunting suatu wilayah sebesar 20 persen.Data tahun 2021prevalensi angka stunting di Indonesia adalah 25,4 persen.
Provinsi Maluku berada di angka 28,7 persen dan kabupaten Buru masih ada pada angka sebesar 31,7 persen.Sangat diharapkan pada tahun 2024,tersebut dapat turun hingga 17,7 persen.Untuk Kabupaten Buru mengikuti target nasional sebesar 14 persen di tahun 2024.
“Kunci pencegahan dan penangan status stunting adalah di 1000 hari pertama kehidupan atau kita kenal dengan HPK sehingga perhatian kepada ibu hamil dan bayi,baduta dan juga balita,baik melalui intervensi gizi to spesifik maupun intervensi sensitif perlu terus kita upayakan,”kata Ir.Masry.
Sesuai dengan strategi nasional penanggulangan stunting telah ditetapkan 5 pilar Pencanangan stunting antara lain
1.Komitmen dan visi kepemimpinan
2.Kampanye nasional dan perubahan perilaku
3.Konvergensi,koordinasi dan konsolidasi progam pusat daerah dan desa.
4.Ketahanan pangan dan gizi.
5.Pemantauan dan evaluasi.
Kompleksitas intervensi program percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja,negara memberikan ruang apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan dan termasuk masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Kegiatan ini saya harap dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten Buru,”ujarnya.
“Dan acara ini masih tetap fokus untuk pencegahan stunting yang menjadi agenda pembangunan nasional kita adalah percepatan penurunan stunting,”tambahnya.
Dalam paparan sambutan itu,Ir.Mansry sampaikan dari WHO hanya batas 20 persen,pusat sekarang masih 24 persen, provinsi 28 persen, Kabupaten Buru masih bertengger pada 31,7 persen,sehingga kemudian menjadi lokus dan ini masih sangat tinggi.
“Memang sudah kita targetkan di tahun 2024 itu bisa turun menjadi 17,7 persen.Namun,tidak muda untuk menurunkan angka stunting dari 31,7 persen menjadi 17,7 persen tidak semua yang kita bayangkan,”paparnya.
Karena ada faktor-faktor tertentu yang menjadi indikator penilaian.Yang semua pihak berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bis a memenuhi indikator-indikator yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, Bupati sudah berusaha semaksimal mungkin dan dari awal memang sangat konsen dalam hal menjadikan percepatan penurunan stunting ini menjadi satu program yang Bupati selalu berikan arahan kepada para pimpinan OPD terkait, khususnya yang tergabung dalam tim penanggulangan percepatan stunting.
“Dan semua mengambil peran penting dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan kita menurunkan angka stunting dari 31, 7 menjadi 17,7 persen.Termasuk juga dalam berbagai kegiatan kita selalu memberikan edukasi,”ujarnya.
Sedangkan khusus kepada pemerintah desa agar meningkatkan perannya dan juga untuk organisasi-organisasi untuk berperan menurunkan angka stunting.
Satu hal yang perlu dirinya sampaikan bahwa Kepala BKKBN memiliki tim yang tersebar pada 82 desa,102 dusun 275 RT/RW ini adalah jangkauannya.
“Kita berharap para pendamping keluarga ini bisa secara maksimal untuk mendorong upaya-upaya penurunan angka stunting,itu termasuk bagimana mendorong masyarakat untuk bisa hadir di Posyandu,”ucapnya.
Karena ini disinyalir masih rendah tingkat masyarakat yang melakukan kunjungan ke Posyandu.Masih diatas sekitar 50 persen dari jumlah balita yang ada.
“Oleh karena itu peran harus maksimal dan kita tidak hanya fokus pada dinas kesehatan saja tetapi semua organisasi perangkat daerah yang peduli terhadap masalah stunting.
Kalau dilihat strategi pencegahan stunting itu tidak hanya kesehatan tetapi memanfaatkan OPD-OPD terkait,dinas pertanian,dinas ketahanan pangan,PMD, Keluarga Berencana,harus berperan penting dalam menurunkan angka stunting ini,termasuk PKK punya peran penting untuk bagaimana menurunkan angka stunting.
Adapun,salah satu desa yakni desa Wanareja sebagai juara lomba desa yakni 10 program PKK dan mewakili Buru dalam lomba desa tingkat provinsi Maluku,salah satu persyaratannya untuk mendapatkan nilai tinggi adalah bebas stunting.
“Untuk itu,saya menghimbau kepada kita semua termasuk 13 Puskesmas yang ada di Buru harus berperan secara maksimal sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud,”pungkasnya.
Skip to content