AMBON,N25NEWS.id – Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra menegaskan, untuk mengisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD), fraksinya selalu bijak dan harmoni dalam mengambil keputusan.
Meskipun sempat terjadi tarik menarik, hingga mengakibatkan rapat paripurna penetapan AKD, sempat molor sehari dan diskors.
“Kami ini kan kualisi dua partai PKB-PPP, maka distrubusi anggota fraksi diberbagai AKD, sepantasnya kita berlaku bijak dan harmonis. Bijak itu buka saja ukuran dari salah satu partai, PKB misalnya bijak itu adalah pandangan bersama antara PKB-PPP sebagai partai kualisi dalam satu fraksi,”tegas Refra kepada awak media, Sabtu kemarin.
Olehnya itu kata Refra, sebetulnya tidak ada hal-hal yang mendasar, tapi hanya menyesuaikan pandangan, untuk kemudian pendistrubusian fraksi ke AKD tetap berlaku bijak agar proses kelanjutan di DPRD secara kelembagaan berjalan normal.
“Kalau terjadi dinamika didalam distribusi, saya kira itu hal mutlak atau biasa dalam berdemokrasi,”ucapnya.
Dari hasil kesepakatan Fraksi Pembangunan Bangsa, sambung Refra, dirinya ditetapkan sebagai Ketua Fraksi
Pembangunan Bangsa DPRD Maluku di Komisi I,
Untuk itu, kata dia, sebagai Ketua fraksi, dirinya intens membangun komunikasi dengan dua parpol, yakni PKB dan PPP.
“Alhamdulilah, fraksi Pembangunan bangsa, mengawali rapat paripurna AKD, kami mendistribusikan anggota untuk mengisi AKD. Memang sangat urgensi dan prinsip itu adalah di Komisi III,”bebernya.
Kendati begitu, Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru itu mengakui, Komisi III akhirnya diisi oleh Ikram Umasugy dari PKB, dan Rovik Afifudin dari PPP, Wakil Ketua Komisi IV.
“Jadi di Komisi I tetap Mumin Refra, Wakil Ketua Komisi II Ruslan Hurasan dari PKB dan Asis Hentihu dari PPP,”jelasnya.
Sementara alat Kelengkapan Dewan yang lain, lanjut dia, anggota fraksi yang dipimpinya terdistribusi dengan baik.
“AKD lainya adalah, banggar terisi. Begitu juga Bapenperda. Alur berpikir kami adalah, terus mengawal kebersamaan ini sebuah harmoni. Memang keragaman parpol. Sebuah harmoni dalam keberagaman partai ini dijadikan satu siklus bersama menopang kebersamaan itu sampai akhir jabatan dewan,”paparnya.
Soal anggota Fraksi Pembangunan Bangsa tetap bersikukuh di Komisi III, dia mengaku.” Kita tahu semua parpol punya prinsip masing-masing. Karena parpol itu institusi politik, dimana wajib hukumnya melakukan langkah-langlah taktis untuk kader dan anggota mewariskan prinsip partai di DPRD,”ingatnya.
Apalagi, ingat dia, pihaknya terus mengawal prinsip dari parpol masing-masing baik itu PKB dan PPP.
“Keduanya mengambil sikap yang sama. Dan alhamdulilah rapat paripurna sudah menetapkan itu. Kita pahami bahwa memang ada dinamika. Kita tidak bisa pungkiri. Tapi, akhirnya melahirkan sebuah solusi bersama. Solusi bersama itu adalah berpengaruh langsung terhadap langkah kebijakan dan pengelolaan lembaga DPRD ini kedepan,”paparnya.
Untuk itu, dia kembali menegaskan gabungan dua parpol dalam satu fraksi itu tidak pecah atau terancam bubar.
“Jadi tidak ada perpecahan. PPP dan PKB utuh sampai 2024. Ketua Fraksi dari PKB, Sekretaris fraksi Pak Asis Hentihu. Wakil Ketua fraksi Ruslan Hurasan, Bendahara fraksi Rovik Afifudin dan pembina fraksi Ikram Umasugy,”pungkasnya.(“”)
Skip to content