AMBON,N25NEWS.id – Pentingnya pemahaman dinamika kependudukan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan kembali ditekankan oleh Perwakilan BKKBN Maluku.
Dalam kegiatan Diseminasi Laporan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2025 yang berlangsung di Baileo Kencana, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mincie H. Ubro, S.Hut., M.Si, menegaskan bahwa penduduk tidak hanya dilihat sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan modal utama dalam memajukan bangsa.
Ubro menjelaskan bahwa seluruh perubahan dalam struktur, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan pembangunan.
Hal ini berarti bahwa untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kependudukan.
“Penduduk merupakan elemen kunci dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan efektif,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang bertugas dalam pengendalian penduduk, Kemendukbangga/BKKBN memiliki mandat untuk menyediakan data dan analisis yang berbasis bukti atau evidence-based policy.
Di antaranya, laporan-laporan penting seperti Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), serta Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) menjadi instrumen strategis.
Dengan data-data tersebut, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informed dan bijaksana.
Tahun 2025 dipandang sebagai momentum penting, karena merupakan awal dari implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029.
Oleh karena itu, Ubro mengungkapkan perlunya forum yang efektif untuk mendiseminasikan hasil laporan agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholders di Provinsi Maluku.
Penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi Maluku 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian pembangunan kependudukan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamika penduduk.
Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Bappeda Provinsi Maluku, BPS Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas PPKB Kota Ambon.
Kehadiran akademisi dan perwakilan dari Universitas Pattimura menambah semarak acara tersebut, menunjukkan betapa pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berlandaskan pada data kependudukan yang akurat.
Dalam konteks ini, sudah saatnya kita semua menyadari bahwa penduduk adalah modal pembangunan yang tidak bisa diabaikan.
Semua upaya dalam pembangunan harus memperhatikan dinamika kependudukan, agar setiap langkah yang diambil dapat membawa manfaat bagi masyarakat.
Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang peran penting penduduk, pembangunan di Provinsi Maluku diharapkan akan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Sumber : BKKBN Maluku
Editor : Redaksi
Skip to content