Banyak Mafia Di Gedung Baru Pasar Mardika Ambon

AMBON-Persoalan administrasi surat masuk kantor Gubernur Maluku mendapat sorotan tajam dari
Muhammad Marasabessy SH Ketua DPW Ikatan Pedagang Indonesi (IKAPI) Maluku.

Pasalnya, sudah seminggu lebih surat yang dilayangkan pengurus IKAPI ke kantor Gubernur Maluku,guna akan dilakukan audensi bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath.

Namun surat tersebut tidak ada kejelasannya dan ketika pengurus IKAPI mendatangi kantor Gubernur Maluku untuk menanyakan kejelasan informasi menyangkut rencana pertemuan bersama Wakil Gubernur Maluku.

Namun, jawaban yang didapat yaitu pihak Biro Umum salah sasaran alias salah kasih masuk surat.Pasalnya, surat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur.

Mereka berikan kepada gubernur ini kinerja yang tidak profesional dan perlu di audit pimpinan Biro tersebut.

Marasabessy juga sangat kecewa terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Biro Umum,karena tidak tanggap saat melakukan pengecekan surat masuk, sehingga pihaknya merasa dirugikan.

Padahal, rencana pertemuan bersama Wagub ini merupakan tindakan yang sangat penting, karena menyangkut persoalan Orang banyak khususnya pedagang yang berada di pasar baru Mardika.

Dikatakan juga bahwa persoalan pasar Mardika saat ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku.

“Oleh sebab itu, kami dari pengurus IKAPI tidak menginginkan adanya kerja curang di pasar,sehingga nantinya dapat merugikan pemerintah Provinsi Maluku,”ujarnya.

“Selaku pemuda-pemudi Maluku kami merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak dari para pedagang yang sudah lama beraktifitas di pasar Mardika,”katanya.

Namun,ketika gedung baru pasar Mardika diaktifkan banyak sekali wajah-wajah baru yang kuasai lokasi-lokasi penjualan, bahkan ada yang memiliki lapak lebih dari dua lapak.

“Kami menilai banyak sekali mafia lapak di dalam gedung tersebut.Untuk itu, kami ingin bertemu langsung dengan pemerintah provinsi,guna menyampaikan persoalan yang terjadi di gedung baru Pasar Mardika Ambon,”tandadnya.(eten)