SAUMLAKI,N25NEWS.id-Kehadiran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kegiatan verifikasi lapangan untuk menentukan desil atau tingkat kesejahteraan rumah tangga atau keluarga, menuai kecaman tajam dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Warga menilai, pendataan yang dilakukan petugas BPS seolah‑olah tidak lagi berlandaskan hati nurani, melainkan justru menyengsarakan warga masyarakat Kepulauan Tanimbar.
BPS menilai tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah kriteria, meliputi aset tetap, aset bergerak, pendapatan, serta pengeluaran rumah tangga.
Aset tetap mencakup tanah dan bangunan, aset bergerak meliputi kendaraan bermotor darat maupun laut, pendapatan diukur dari aktivitas perdagangan, sedangkan pengeluaran dilihat dari belanja daring, berbagai bentuk pinjaman, hingga daya listrik rumah tangga di atas 900 VA.
Salah satu yang paling menyakitkan hati warga adalah perhitungan atas tanah bersertifikat hasil Prona. Sertifikat ini diberikan negara secara cuma‑cuma untuk membantu warga miskin yang tidak sanggup membayar biaya administrasi pengurusan hak atas tanah.
Namun BPS tetap menghitung tanah tersebut sebagai aset bernilai tinggi, padahal lahan itu hanya digunakan untuk menanam pangan lokal guna makan sehari‑hari, bukan untuk diperdagangkan. Tanimbar bukan daerah industri seperti Jawa, pasar hasil bumi di sini sangat terbatas.
Kendaraan bermotor yang dimiliki warga juga ikut menjadi sasaran penilaian. Banyak kendaraan tersebut adalah pemberian dari keluarga, yang fungsinya semata‑mata sebagai sarana transportasi menempuh jarak jauh di wilayah kepulauan.
Meski begitu, petugas pendata tetap mencatat kendaraan itu sebagai aset yang dibeli sendiri oleh keluarga.
Masyarakat juga mempertanyakan, apakah standar pengeluaran tunai harian yang dipakai BPS sudah disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang melonjak dua hingga tiga kali lipat dalam setahun. Warga pun melontarkan pertanyaan terbuka, apakah BPS sudah melaksanakan sosialisasi yang memadai sebelum melaksanakan pendataan desil ini.
Berbeda dengan Dinas Sosial P3A yang selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menjalankan program pelayanan kepada masyarakat, kehadiran BPS di Tanimbar dirasakan datang tanpa persiapan pemahaman warga.
Model penilaian yang biasa dipakai di Pulau Jawa dipaksakan begitu saja diterapkan di wilayah kepulauan ini, tanpa menimbang luas wilayah, jumlah penduduk, minimnya industri pengolahan, serta tingginya biaya hidup masyarakat Tanimbar.
Oleh karenanya, masyarakat secara tegas meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melibatkan Dinas Sosial P3A secara langsung, baik dalam rangka sosialisasi maupun proses pendataan, agar seluruh proses tersebut manusiawi, adil, dan tidak lagi menyengsarakan rakyat Tanimbar.(JM)