UP3 Tanimbar : Ada Apa Dengan Kejati Maluku ?,Jangan Sampai Penegakan Hukum Terbelenggu

by
by

Oleh : Hamja
Ketua HMI Komisariat Megarezky

SAUMLAKI-Penanganan dugaan korupsi Utang Pihak Ketiga atau UP3 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terasa berjalan lambat, kini meninggalkan tanda tanya besar di benak publik.

Perkara ini berkaitan dengan penggunaan uang rakyat melalui APBD dengan nilai klaim yang sangat besar. Sudah seharusnya perkara ini mendapatkan kepastian penanganan hukum yang jelas, bukan dibiarkan menggantung tanpa informasi perkembangan yang memadai.

Di sinilah persoalan menjadi semakin sensitif. Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, tercatat pula sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Maluku. Posisi rangkap ini memang belum tentu merupakan pelanggaran hukum. Namun, ketika disandingkan dengan perkara UP3 yang sedang ditangani, masyarakat berhak bertanya, apakah seluruh proses penanganannya benar‑benar independen dan bebas dari konflik kepentingan.

Di tengah dinamika politik nasional, kecurigaan pun muncul di kalangan masyarakat. Kita tidak boleh langsung menjadikan kecurigaan itu sebagai fakta, tapi juga tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Satu‑satunya cara untuk menghapus keraguan publik adalah dengan menunjukkan transparansi, profesionalisme, dan keberanian menuntaskan perkara ini berdasar hukum.

Publik pun akhirnya bertanya, apakah Kejaksaan Tinggi Maluku benar‑benar bekerja tanpa tekanan politik? Mengapa perkara UP3 yang sudah lama menjadi sorotan warga Tanimbar belum juga menunjukkan perkembangan yang terang? Jika memang tidak ada intervensi, mengapa perkembangan penanganannya tidak dibagikan secara berkala kepada masyarakat?

Jangan sampai lambatnya proses ini justru menimbulkan kesan bahwa hukum memperlakukan orang biasa dan orang yang memiliki kekuasaan dengan standar yang berbeda.

Kejaksaan adalah institusi milik negara. Bukan alat kepentingan partai politik, bukan pelindung pejabat, dan bukan pula tempat kompromi kelompok tertentu. Karena itulah, masyarakat menyampaikan empat tuntutan penting.

Pertama, Kejati Maluku harus membuka perkembangan perkara UP3 secara transparan, menjelaskan tahapan, kendala, serta langkah hukum selanjutnya. Kedua, wajib menjaga independensi penyidikan, bebas dari segala bentuk tekanan maupun perlindungan politik. Ketiga, menelusuri seluruh rantai pertanggungjawaban, mulai dari proses pekerjaan, dasar pembayaran, aliran dana, hingga peran setiap pihak yang terlibat. Keempat, memberikan kepastian hukum kepada publik, baik jika unsur pidana terbukti maupun jika tidak terbukti.

Kami juga meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan yang serius terhadap penanganan perkara ini, agar tidak muncul kesan bahwa perkara besar di daerah bisa kehilangan momentum penegakan hukum.

Rakyat Tanimbar tidak membutuhkan perlindungan politik bagi siapa pun. Yang kami butuhkan adalah kepastian hukum dan keadilan.

Jangan biarkan masyarakat berkesimpulan bahwa hukum dapat dikendalikan oleh kekuasaan. Jangan biarkan persepsi intervensi politik merusak kepercayaan warga terhadap Kejaksaan.

Jika negara sungguh‑sungguh serius memberantas korupsi, keberanian menegakkan hukum harus dibuktikan justru ketika perkara menyentuh orang‑orang yang memiliki kekuasaan.

UP3 Tanimbar harus dituntaskan. Bukan karena tekanan politik, melainkan karena ini adalah kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan mempertanggungjawabkan uang rakyat.(**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *