Mengapa THR Belum Bisa Dibayarkan Ke Semua Pegawai Kabupaten Kepulauan Tanimbar?

SAUMLAKI,N25NEWS.id-Tunjangan Hari Raya (THR) hingga kini belum bisa dibayarkan ke semua pegawai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, padahal pemerintah pusat telah memerintahkan pencairan tepat waktu sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah.

Beberapa faktor diduga menjadi penyebab balik keterlambatan ini, sementara Pemerintah Daerah dan Bupati Ricky Jauwerissa belum memberikan tanggapan resmi.

Mungkinkah Kondisi Keuangan Daerah yang Tertekan.

Kabupaten Tanimbar memiliki utang pihak ketiga mencapai Rp 221,59 miliar. Selain itu, terdapat dugaan pembayaran proyek melalui skema UP3 pada tahun 2025 sebesar Rp15 miliar, melebihi alokasi anggaran awal sebesar Rp10 miliar.

Hal ini dinilai menekan ruang fiskal daerah. Meskipun APBD tahun 2026 mencapai Rp921,025 miliar, sebagian dana telah dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik, sehingga menyisakan ruang terbatas untuk pembayaran THR sekaligus.

Proses verifikasi data penerima THR, termasuk status pegawai, masa kerja, dan jumlah yang harus diterima, belum selesai untuk seluruh pegawai, kemungkinan akibat jumlah yang banyak atau sistem pengelolaan data yang belum optimal.

Selain itu, meskipun ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 sebagai dasar hukum, Pemkab Tanimbar diperkirakan masih dalam tahap menyusun peraturan daerah yang menjadi acuan teknis pencairan.

Proses rekonsiliasi gaji dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKD juga terkadang memakan waktu lebih lama jika terdapat kesalahan data, apakah hal ini juga pemicunya?

Keterlambatan koordinasi antara dinas terkait seperti Dinas Keuangan, Dinas Pendidikan, dan BPKD juga bisa menjadi penyebab.

Selain itu, kendala sistem atau batasan waktu operasional perbankan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain juga tidak bisa dikesampingkan sebagai faktor yang menghambat penyaluran dana?

Sampai saat ini, situs resmi Pemkab Kepulauan Tanimbar belum memuat informasi terkait jadwal pasti pencairan THR ke seluruh pegawai.

Ada sebuah pertanyaan yang muncul, ada apa dibalik misteri belum terbayarnya sebagian pegawai yang berhak menerimanya?

Pemerintah Daerah, dibawah kepemimpinan Bupati Ricky Jauwerissa, jangan selalu berpikir tentang perjalanan keluar kota.

Namun harus sedapatnya menyeimbangkan kesejahteraan pegawai, kepentingan banyak orang dari pada fokus selalu kepentingan pribadi dan keluar kota.(JM)