SAUMLAKI,N25NEWS.id – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR) di depan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar hari ini selasa,(10/02) mengundang perhatian publik.
Suasana damai berubah mencekam ketika pendemo yang menyuarakan keprihatinan mereka terpaksa menghadapi gertakan serta ancaman fisik dari beberapa oknum pejabat daerah.
Tuntutan utama mereka adalah untuk menyelamatkan dana masyarakat dari dugaan praktik “perampokan” yang dilakukan melalui skema Utang Pihak Ketiga (UP3).
Dalam orasi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan, massa ALTAR berdiri dengan tegas sambil meneriakkan status “Tanimbar Darurat”.
Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembayaran UP3 yang dianggap sebagai cara untuk menguras kas daerah demi keuntungan kelompok tertentu.
Namun, saat beberapa pejabat Pemda keluar menemui massa, harapan akan dialog yang konstruktif seolah sirna. Sebaliknya, muncullah sikap arogan dan intimidasi dari oknum tersebut.
Beberapa pendemo melaporkan bahwa mereka menerima ancaman secara langsung agar segera menghentikan tuntutan mengenai audit investigasi UP3.
Salah satu koordinator aksi ALTAR menyatakan dengan penuh semangat, “Saya sangat kecewa, kami datang menyampaikan aspirasi demi menyelamatkan uang rakyat, tetapi justru dihadapkan pada premanisme birokrasi.”
ALTAR menegaskan bahwa pembayaran UP3 yang mencapai miliaran rupiah adalah sebuah ketidakadilan yang sangat nyata, terutama di tengah krisis ekonomi yang melanda daerah.
Mereka menuntut agar pihak-pihak yang memaksakan pembayaran tersebut dihentikan dan menyebut mereka sebagai “perampok bertopeng”.
Dalam pandangan mereka, tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencederai prinsip keadilan bagi masyarakat.
Sikap intimidasi yang ditunjukkan oleh pejabat Pemda dianggap sebagai bukti nyata dari kepanikan di kalangan penguasa akibat terungkapnya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski menghadapi ancaman, massa ALTAR bertekad untuk tidak mundur. Mereka menegaskan akan terus melakukan aksi yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan daerah mengenai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh para pejabatnya terhadap massa aksi.
Publik pun menunggu penjelasan serta langkah konkret dari pemerintah untuk menangani situasi ini. Aksi unjuk rasa yang berlangsung menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Keberanian massa ALTAR untuk bersuara demi kepentingan rakyat patut diapresiasi. Dalam setiap langkah perjuangan mereka, tersirat harapan dan keyakinan bahwa suara rakyat tidak akan terbenam oleh gertakan dan ancaman.
“Kami akan terus berjuang untuk keadilan dan kebenaran, demi masa depan Tanimbar yang lebih baik,” tutup salah satu orator dengan tegas.
Penulis : Jems Masela (Kabiro Tanimbar)
Editor : Redaksi
Skip to content