AMBON,N25NEWS.id-Kekerasan yang belum lama ini terjadi di SMA Siwalima, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sudah bukan kali pertama. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan senior kepada junior sudah menjadi budaya dari para alumni.
Hal ini diketahui ketika Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, melakukan sidak di Sekolah unggulan tersebut. One the spot itu, bukan saja terkait kekerasan antara siswa, tetapi juga melihat kondisi Sekolah.
Dalam kunjungan, anggota Komisi memprihatinkan kondisi seluruh asrama. Dimana, mereka menemukan kotoran yang tidak seharusnya dibudayakan oleh para peserta didik. Seperti hajad yang tidak diberishkan secara baik.
Buka saja itu, barang-barang penting berupa sepatu, baju, celana dan tempat tidur siswa berhamburan begitu saja. Bahkan piring yang masih ada bekas makanan bukannya dicuci, tapi dibiarkan dibawa-bawa kasur asrama wanita.
Sementara dalam ruang masak dianggap tidak rapi. Karena, ketika memasak, para pemasak kurang memperhatikan barang-barang dapur. Seperti minyak tanah ditaruh tidak jauh dari makanan yang semenyara dimasak.
Dengan temuan-temuan ini, DPRD menilai, semua masalah di SMA Siwalima, adalah kesalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibuk) Provinsi Maluku, karena jarang melakukan pengawasan atau tinjauan di Sekolah itu.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson R Atapary, mengaku, masalah kebersihan di asrama bukan persoalan baru, tetapi sudah dibahas berulang kali. “Kebersihan ini sudah dibahas berulang kali, tapi masih saja terulang,” katanya, Rabu (4/10).
Menurut Samson, semua masalah yang terjadi di lembaga pendidikan merupakan tanggung jawab Dissikbud. “Karena namannya pendidikan itu tanggungjawab utama ada di Pemda khususnya Dinas Pendidikan,” sebutnya.
“Kenapa kesalahan ini ada di Dinas Pendidikan termasuk Komisi IV Karena apa yang sudah pernah dibicarakan sudah dua tahun lalu antara Dinas Pendidikan dan Komisi IV bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima,” lanjutnya.
Samson menegaskan, seharusnya Kepala Disdikbud Maluku, Insun Sangadji, rutin untuk turun melihat kondisi setiap lembaga pendidikan. “Kadis tidak pernah masuk, mestinya kadis rutin turun, karena SMA Siwalima dibiayai oleh APBD,” ujarnya.
“Begitu juga Budaya kekerasan ini sudah cukup lama kalau tadi kita interview dari siswa yang melakukan kekerasan terhadap teman yang lain.
Ini bukan salah mereka tapi ada sistem yang salah.
Dinas yang harus bertanggungjawab,” ungkapnya.
Dia menambahkan, untuk mencegah tindakan kekerasa dimaksud, Kepala Disdikbud Maluku harus lakukan dialog atau mendeteksi dan membangun sistem agar diikuti oleh sekolah. Apalagi membangun sistem itu tidak pakai anggaran.
“Kenapa berulang padahal kadis memberikan jaminan tidak terjadi lagi, tapi faktanya terjadi ulang.
Bersalah kadis pendidikan tidak membangun sistim, padahal tanpa butuh anggaran bisa dibangun karena bukan fisik,” tutupnya.(**)
Skip to content