AMBON, N25NEWS.id – Mewakili Gubernur Maluku, Asisten III Setda Provinsi Maluku, Dominggus.N Kaya,S.Sos,.M.Si secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang digelar oleh BKKBN di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (14/4).
Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Asisten III Setda, Dominggus.N Kaya,S.Sos,.M.Si, ditegaskan bahwa Rakorda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembangunan kependudukan dan keluarga.
“Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, serta mendorong kesejahteraan keluarga,” ujar Dominggus.N Kaya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku kata Kaya, apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan Rakorda tersebut yang dinilai penting dalam memperkuat komitmen bersama membangun SDM berkualitas di daerah.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa transformasi program Bangga Kencana oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejalan dengan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045, serta selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku yakni transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.
Rakorda ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Dia juga menyampaikan bahwa Provinsi Maluku saat ini tengah berada dalam periode bonus demografi yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif. Berdasarkan data, rasio ketergantungan penduduk telah turun menjadi 45,74 persen, yang menunjukkan peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
Namun kata Dominggus.N Kaya , bonus demografi tersebut bersifat sementara dan memerlukan pengelolaan yang tepat. Tanpa intervensi yang terarah, kondisi ini berisiko tidak memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.
“Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRD, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media, hingga masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku juga kata Asisten III Setda Provinsi Maluku, mendukung penuh terhadap berbagai program strategis BKKBN, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia, hingga Lansia Berdaya.
Program-program tersebut dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan manusia secara menyeluruh, termasuk percepatan penurunan stunting di Maluku.
Di akhir sambutan, Asisten III Setda Provinsi Maluku mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan intensitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, TNI/Polri, swasta, organisasi perempuan, maupun perguruan tinggi, dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.
“Mari kita satukan langkah dan tekad demi generasi Maluku yang sehat, cerdas, dan berkualitas, guna mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
Skip to content