AMBON,N25NEWS.id-Dijadwalkan hari ini (19/8/2023), DPRD Provinsi Maluku agendakan paripurna HUT Provinsi Maluku ke-78 tahun.
Perayaan tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya dalam paripurna HUT Provinsi yang biasanya di selenggarakam di rumah rakyat kawasan Karang Panjang, namun di HUT ke-78 dilaksanakan di Kantor DPRD Malteng. Demikian disampaikan, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Jumat (18/8).
Dikatakan, untuk persiapan tim dari DPRD Maluku telah dikirim ke Malteng untuk dilakukan berbagai mempersiapkan, terkait dengan pelaksanaan paripurna HUT Provinsi.
“Terakhir kemarin sudah konsultasikan, setelah rapat ketua Fraksi finalisasi, tim sudah dikirimkan ke Malteng. Hasilnya, Pemkab Malteng menyambut baik pelaksanaan HUT Provinsi,”ujarnya.
Menurutnya, penyelenggaraan paripurna HUT Provinsi Maluku di Malteng, merupakan tindak lanjut rencana awal dari Gubernur Murad Ismail, dan mantan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.
Dengan pertimbangannya, Malteng merupakan Kabupaten tertua di Maluku dan ini harus dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota.
“Rekan Anggota DPRD juga menyampaikan itu pemikiran yang berasal dari Pak Murad, dan pak Lucky, sesuai rencana paripurna HUT Provinsi Maluku dilaksanakan di Malteng,”terangnya.
Olehnya itu, diharapkan kehadiran Gubernur untuk menyampaikan pidatonya kepada seluruh masyarakat Maluku.
Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan paripurna HUT Provinsi Maluku akan terus berlanjut ke daerah lainnya.
Misalnya saat ini di Kabupaten Malteng, setelah itu Maluku Tenggara, kemudian secara bergilir sampai kabupaten yang baru terbentuk.
Hal ini dimaksud agar dapat melihat perkembangan Maluku secara keseluruhan.
“Kita lihat supaya potret kemiskinan yang ada di provinsi Maluku kita laksanakan, dan lihat secara utuh, dengan begitu kita akan dorong dengan sikap-sikap Politik DPRD kedepan, supaya proses penetapan wilayah Provinsi Maluku untuk pemantapan intervensi kebijakan kita, harus dilihat secara utuh,”
“Sapa tau kita lakukan paripurna di daerah lain, kesiapannya belum baik, kantor belum representatif atau seperti apa kota juga dorong, termasuk melihat secara dekat potret kemiskinan,”sambungnya.(**)