AMBON,N25NEWS.id-Reses anggota DPRD Maluku di dua Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yang meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).Hal ini guna menyerap aspirasi masyarakat dalam percepatan pembangunan di KKT dan MBD.
“Sejumlah keluhan masyarakat di KKT dan MBD,itu merupakan aspirasi masyarakat kepada kami,”ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar,Anos Jermias kepada wartawan di kantor DPRD Maluku,Senin (19/9).
Dikatakannya, untuk Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin, masyarakat keluhkan desa mereka yang sering kali menjadi langganan banjir.Pasalnya,akibat dari sedimen yang sudah cukup tinggi dan berbagai saluran air yang perlu pembedahan.
“Keluhan masyarakat kami tindaklanjuti dengan turun langsung untuk meninjau pusat lokasi banjir terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS),”kata Anos Jermias.
Olehnya, masyarakat Lorwembun sangat berharap untuk anggaran APBD 2023 ada intervensi program dari pemerintah provinsi Maluku ke Desa Lorwembun.
Selain itu,banjir di Lorwembun ternyata bukan baru kali ini,namun semenjak tahun 1970 sudah sering terjadi banjir bahkan kondisi ini diperparah dengan kurang adanya penanganan yang serius.
Lebih lanjut,Anos Jermias mengatakan,selain kasus banjir,ada juga kasus yang terjadi di Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian yakni pemberdayaan terutama pada Perikanan berupa hasil laut Udang.Dimana,selama belum ada sentuhan dari pemerintah.
“Untuk kasus hasil laut di Wermatang kami dari Komisi III akan membahasnya dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku,agar kedepan hasil laut (Udang) masyarakat Wermatang bisa dijadikan komoditi guna di pasarkan keluar,”ujar Anos Jermias.
Adapun, Jermias yakin jika pemerintah membantu masyarakat perikanan di Wermatang, sangat berdampak positif, hal ini karena fasilitas perikanan di Saumlaki menundukung seperti konteiner dan cold storage (milik swasta), karena itu harus ada intervensi pemerintah.
“Karena tidak ada perhatian pemerintah, akibatnya hasil laut masyarakat Wermatang tidak di pasarkan (jual),namun hanya untuk di konsumsi.Olenya sudah pasti tidak terjadi perputaran uang,kalaupun ada untuk di jual itupun pendapatan menurun,”jelasnya.
Letak geografis Desa Wermatang juga menjadi permasalahan,pasalnya jika musim Angin Barat Desa Wermatang menjadi sasaran empuk hantaman ombak,bahkan ombak bisa sampai ke rumah penduduk.
Atas dasar itulah masyarakat Desa Wermatang meminta pemerintah untuk membangun talud penahan ombak.”Karena itu kami dari Komisi III akan menyampaikan kepada pemerintah selaku eksekutif dan sekaligus mitra dengan DPRD (Komisi III),”ucap Jermias.
Demikian juga keluhan masyarakat di Desa Manglusi Kecamatan Nirunmas.Dimana, masyarakat meminta adanya talud untuk penahan tanah longsor dari gunung,karena sewaktu-waktu bisa terjadi longsor.
“Tadi kami baru kembali dari Balai Sungai untuk membicarakan pembangunan talud penahan longsor gunung,”ujar Anos Jermias.
Ditambahkan Jermias,pihaknya akan berupaya untuk harus ada talud di Desa Manglusi.Sebab lanjutnya,pihaknya tidak ingin sudah terjadi masalah baru mau menyelesaikan.Kerena itu,pihaknya akan berusaha agar talud penahan longsor bisa dibangun.
“Dalam percakapan kami dengan teman-teman di BWS Maluku,sudah di anggarkan juga untuk penanganan di Manglusi,”tandasnya.(**)
Skip to content