AMBON,N25NEWS.id-Menyikapi naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berimplikasi pada semua sektor termasuk bahan pokok (Bapok). Pemerintah Provinsi Maluku didesak untuk menyiapkan langkah antisipasi.
“Jika pemerintah tidak jeli melihat kebutuhan konsumsi masyarakat, diprediksi angka kemiskinan makin melonjak diseluruh pelosok negeri, penyebab utamanya kenaikan harga BBM tidak di ikuti dengan kenaikan pendapatan,”kata legislator Maluku Rovik Afifudin,di Ambon Sabtu (10/9).
Terhadap itu kata Rovik, Pemprov Maluku harus segera melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah-langkah dan skema tepat terkait efek kenaikan harga BBM ke masyarakat khususnya bapok.
Ia mencontohkan, dengan lonjakan harga apakah masih bisa terjangkau masyarakat menengah ke bawah, sampai dimana daya beli masyarakat, sehingga perlu ada langkah antisipasi yang secepatnya oleh pemerintah daerah.
Olehnya itu, katanya operasi pasar harus dilakukan secara berkala, guna mengantisipasi penimbunan bapok yang sengaja ditampung dan dilepas ketika harga meroket.
“Untuk, itu DPRD Maluku juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat, supaya semaksimal mungkin dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan efek dari kenaikan BBM,” tukas politisi muda potensial PPP ini.
Selain itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku ini menambahkan, salah satu efek kenaikan BBM juga akan berimplikasi pada program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada APBD 2022 yang harus mempertimbangkan kembali efek lonjakan harga barang dan jasa.
“Untuk itu,saya berharap Pemprov harus ambil langkah antisipatif,jika tidak efek kenaikan BBM yang berimplikasi pada program-program yang akan kita laksanakan pada APBD 2022, yang harus pertimbangkan kembali efek lonjakan harga barang dan jasa,”pungkasnya.(**)