AMBON,N25NEWS.id-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) duduki Kantor DPRD Maluku di kawasan Karang Panjang (Karpan) Atas Kecamatan Sirimau,Kota Ambon guna menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah pusat.
Sebelum menuju kantor wakil rakyat di Karpan mahasiswa melakukan aksi demo didepan Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/9) dengan mengusung lima tuntutan salah satunya menolak kenaikan BBM subsidi.
“Menaikan harga BBM akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak,”teriak Korlap I, Sahril Muslih.
Dalam orasi, PMII Maluku lewat DPRD Maluku menuntut Pempu segera mencabut kebijakan kenaikan BBM.
Dia menyatakan, aksi yang dilakukan PMII dilakukan secara serentak sesuai arahan pengurus PMII pusat, lewat koordinasi dengan seluruh Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan Pengurus Cabang (PC) PMII di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi demo.
Dikatakan, jika pemerintah mau menaikkan harga BBM, maka harus diimbangi dengan kenaikan upah buruh dan fasilitas publik yang memadai.
Untuk itu,PMII secara tegas menyatakan tidak terima jika pemerintah membandingkan harga BBM di dalam negeri dengan negara lain, sehingga menjadi pertimbangan menaikan harga BBM.
“Harusnya upah buruh, fasilitas kesehatan dan fasilitas publik juga harus diperbaiki terlebih dahulu. Sedangkan saat ini yang terjadi sangat berbanding terbalik,” kata dia.
Selain menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, PMII mendesak pemerintah lewat DPRD untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
Kemudian mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
Usai berorasi, puluhan aksi demo akhirnya diterima Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di ruang rapat Paripurna DPRD Maluku, untuk mendengar tuntutan aksi demo.
“Sebelumnya saya minta maaaf, karena semua anggolta lagi sedang menjalankan massa reses dan kebutulan saya masih berada, saya terima adik-adik untuk menerima apa yang menjadi tuntutanya, untuk nantinya saya samapikan ke pimpinan DPRD untuk menindaklanjutinya,”ucap Rahakbauw dihadapan para aksi.
Dalam tuntutan aksi yang disampaikan Korlap II, Abdul Gani Tuhrelulu menyebutkan, pergerakan aksi yang dilakukan PMII Maluku didasari lima tuntutan yakni, menorak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
“Untuk itu,kami mendesak, pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, menodorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubdi dan meminta pemerintah untuk bisa mengontrol dan menerbitkan harga jual BBM bersubdi yang ada dipengecer,”pungkasnya.
Skip to content