AMBON,N25NEWS.id-Komisi II DPRD Maluku dalam waktu dekat bersama dengan pihak-pihak terkait akan membentuk satgas Bahan Bakar Minyak (BMM) mengatasi kelanggkaan BBM yang terjadi akhir-akhir di Maluku terlebih khusus di Kota Ambon.
Kendati pihak Pertamina sendirinya menyebut, distrubusi BBM khusnya Minyak Tanah (Mitan) yang dilakukan sudah sesuai kuota, bahkan “extra dropping” agar tidak terjadi kelangkaan, tapi kenyataan masyarakat masih sulit untuk mendapatkan mitan.
“Meskipun pihak Pertamina menyebut penyaluran BBM jenis Mitan sudah sesuai kuota, bahkan “extra dropping” tapi memang ada sesuati hal yang menurut kami ada marasa kejanggalan, bahwa dari pihak Pertamina sudah menyalurkan BBM ke pangkalan-pangkalan penerima sudah melebihi apa yang diharapakan, tapi faktanya kosong. Untuk itu kami bersepakat untuk membentuk Satgas untuk melakukan pengawasan BBM,”jelas Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa via selulurnya, Sabtu (3/9).
Meskipun enggan menyampaikan adanya dugaan terjadi penimbunan BBM, tapi sebagai negara hukum harus ada bukti terlebih dulu.
“Itu belum tentu ada terjadi penimbunan, ini kita kan negara hukum, biar saja kita lihat dulu, nanti dalam tugas yang dilakukan Satgas, apa bila ada temuan penimbunan, tinggal aparat hukum yang menindaklanjuti, karena Satgas juga melibatkan aparat kepolisian,”tegasnya.
Hal senada juga disampaikan, Wakil Ketua komisi II DPRD Propinsi Maluku, Turaya Samal mengatakan, kalau sebelumnya Komisi II sudah bertemu dengan pihak Pertamina untuk membicarakan terkait dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan kesulitan mendapatkan minyak tanah baik di kota Ambon maupun di daerah-daerah lain.
Kota Ambon, menurutnya, merupakan pusat dari propinsi ini, sehingga Kota Ambon merupakan barometer terhadap langkanya minyak tanah karena banyaknya kebutuhan minyak di kota ini.
“Kalau Kota Ambon saja sudah susah untuk mendapatkan minyak tanah, apalagi di daerah lain,”cetusnya.
Ia mencontohkan, Seram Bagian Barat (SBB) sebagai daerah pemilihan, kalau saat harga Mitan sudah tembus harga Rp 15000/liternya, “Jadi kira-kira seperti apa masyarakat kita ini.” keluhnya
Olehnya itu lewat kesepakatan bersama pihak Pertamina dan Dinas ESDM, akan membentu Satgas pengawasan BBM, termasuk pihak kepolisian dan Disperindag Provinsi.
Namun sebelumnya, kata politisi PKS ini, Komisi meminta data dari Pertamina tentang kebutuhan mitan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan brapa kuota yang diberikan BPH Migas, sehingga dengan data itu Satgas akan menindaklanjutinya(**)
Skip to content