AMBON,N25NEWS.id-Anggota Komisi III DPRD Maluku Ikran Umasugi mengungkapkan banyak proyek yang menggunakan dana SMI amburadul dan terkesan dikerjakan asal-asalan.Olehnya,Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum lainnya diminta mengaudit dana bantuan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 700 miliar yang diperuntukan untuk pemulihan ekonomi Maluku paska pandemi Covid-19.
“Dana SMI yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan tujuan pemulihan ekonomi Maluku, dimasa pandemi Covid-19, anehnya dana SMI sebesar Rp 700 miliar, namun ketika Komisi III turun lapangan dan memantau segala kegiatan yang berhubungan dengan dana SMI,ditemukan banyak persolan. Nah kalau kita kaitkan dengan pemulihan mana wujudnya,”tegas Umasugi kepada awak media, Rabu (31/8).
Menurutnya, realita dari dana SMI dengan apa yang ada dilapangan, sama sekali tidak singkron atau efektif lantaran banyak anggaran diperuntukan untuk pembangunan fisik, bahkan hampir semua proyek dikerjakan asal-asalan sehngga tidak berdampak pada pemulihan ekonomi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan, sebagai terwakilan dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Buru dan Bursel, melihat pembangunan talud dengan menggunakan dana SMI sebesar kurang lebih Rp 20 miliar, termasuk pembangunan talud lainnya sebesar kurang lebih Rp 5 miliar. Itu dikerjakan hanya untuk melindungi beberapa rumah.
“Kalau ini untuk penataan kawasan, tapi penataan bagaimana kalau pekerjaan saja asal-asalan kaya begitu. Ini harus pemerintah bisa menjelaskan, ada penataan kawasan yang pembangunan taludnya anggarannya cukup fantastik tapi pekerjaan tidak sesuai dengan peruntukannya, “tegasnya.
Ia mencontohkan, kalau ada pembangunan talud sungai banjir, itu harus dibangun ditepian sungai, bukan sebaliknya dibangun ditempat lain.
“Bukannya dibangun ditepian sungai, tapi koq kenapa dibangun dibangun ditempat lain, sehingga dampak dari pembangunannya tidak ada dirasakan,”ujarnya.
Olehnya, untuk mengetahui secara jelas penggunaan dana SMI, KPK maupun lembaga hukum lainnya untuk bisa melakukan audit terhadap pertanggungjawan dana SMI sebesar Rp 700 miliar.
“Ketika dana ini dipinjam, selanjutnya akan ada konsukwensinya pada proses pengembalian. Ini kan uang rakyat sehingga kalau ada diperuntukan yang tidak jelas, maka perlu diaudit oleh pihak-pihak penegakan hukum terkait,”pintanya.(**)
Skip to content