AMBON,N25NEWS.id – Dua orang pekerja Cleaning Servis yang diduga diberhentikan tanpa alasan yang pasti oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy menuntut upah kerja mereka.
Kedua pekerja itu masing-masing Andrias M Ririhatuela dan Willem Pesolima. Mereka meminta pihak RSUD Haulussy segera membayarkan upah kerja mereka selama dua (2) Bulan.
Kepada wartawan, Andrias M Ririhatuela menyatakan, awalnya mereka direkrut pada Tahun 2020-2021 sebagai Cleaning Servis di ruangan Covid-19 dengan sistim kontrak, bahkan tercatat pekerjaan ini dilakukan sampai selesainya pandemi Covid-19.
Namun, di Tahun 2022 tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Sekertaris RSUD Haulussy, Lis Pattinasarany, yang juga merupakan PPTK untuk Cleaning Servis kalau mereka tidak usah lagi bekerja atau dirumahkan.
“Kami kerja sistem kontrak. Awal tahun 2022 kami sudah memasukan kontrak kerja kami namun tidak ada balasan dari Direktur RSUD Haulussy yang baru. Tak lama kemudian kami dengar dari mulut ke mulut kalau kami sudah diberhentikan. Baru setelah itu kami diberitahukan hanya lewat pesan WhatsApp oleh Ibu Sekertaris kalau kami diberhentikan, alasannya karena tidak ada anggaran,” ungkap Andrias di Ambon, Jumat (03/06/2022).
Menurutnya, hal ini merupakan tindakan tidak etis yang dilakukan pihak RSUD Haulussy. Pasalnya, jika mau memberhentikan pekerja harusnya di panggil lalu dijelaskan dengan secara baik.
“Sungguh katong (kami) rasa tidak dihargai, itu kan mereka bisa saja panggil kami lalu dijelaskan dengan baik, masa kami diberhentikan lewat HandPhone. Nanti kalau waktu Covid-19 kami disebut sebagai garda depan, eh sekarang kami tidak dihargai,” katanya
“Kalau tahu dari awal akan seperti ini katong seng (tidak) akan bersedia kerja disitu. Sudah begitu, katong punya gaji selama 2 Bulan terhitung Bulan Maret dan April juga tidak dibayarkan hingga sekarang ini,” imbuhnya.
Dijelaskan, gaji yang mereka dapatkan setiap bulannya ialah 2,6 juta Rupiah, sehingga ditotalkan selama dua bulan berarti sekitar 5 jutaan.
“Mungkin bagi mereka itu jumlah uang kecil, tapi bagi kami itu sangat berarti untuk membantu keluarga kami,” tegasnya.
Ia mengaku, sudah berulang kali mendatangi pihak RS untuk menanyakan kapan hak mereka bisa di ambil. Namun, jawaban yang diberikan Sekertaris hanyalah bersabar sebab ini bukan tanggung jawabnya.
“Sekertaris bilang ini bukan tanggung jawabnya. Alasan yang lain adalah katanya Pimpinan yang baru tidak mau ditimpakan dengan persoalan yang lalu. Padahal, waktu kami bertemu dengan Direktur yang baru itu beliau katakan yang bertanggung jawab atas bulan Maret-April itu adalah Direktur Lama dan Ibu Sekertaris” paparnya.
Tak hanya itu saja, Andrias juga mengaku ia dan rekannya Wily sempat menerima kata-kata yang tidak menyenangkan oleh salah satu pegawai RS bernama Jack yang faktanya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang mereka hadapi.
Dikatakan, mereka sempat berbicara dengan sekertaris via Telepon untuk menanyakan upah kerja mereka. Akan tetapi sekertaris malah membiarkan temannya disamping yang bernama Jack dari bagian kepegawaian untuk menjawab bahkan si Jack ini sempat mengeluarkan kata yang tidak menyenangkan.
“Si jack ini berdebat dengan kami dia bilang jangan kamu ajari saya dengan UU, terus Jack juga bilang kami bukan siapa-siapa untuk mengatur mereka. Selain itu dia menanyakan kenapa ancam ibu sekertaris padahal kami tidak mengancam kami hanya berniat mempublikasikan ini di koran. Ini kan hak kami, ada bukti rekamannya saat kami telepon,” pungkasnya.
Dengan demikian, kedua orang mantan Cleaning Servis RSUD Haulussy ini berharap semoga upah kerja mereka segera diberikan.
“Kami sudah memberikan surat Somasi di RSUD Haulussy, Gubernur Maluku, dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku pada Kamis (02/06/2022) Siang. Semoga dengan ini hak kami segera dibayarkan,” tutupnya.
Untuk diketahui, Dharapos.com sudah mencoba menghubungi pihak RSUD dalam hal ini Sekertaris RSUD Haulussy, Lis Pattinasarany yang juga selaku PPTK Cleaning Servis, via telepon dan juga via pesan WhatsApp untuk mengecek permasalahan ini. Namun, hingga berita ini dimuat, Sekertaris belum juga memberikan jawaban.
Skip to content