AMBON, N25NEWS.id – Tingginya angka perkawinan anak dan persoalan stunting masih menjadi tantangan pembangunan keluarga di Provinsi Maluku. Kondisi ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tingkat Provinsi Maluku yang digelar Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, ini merupakan evaluasi berkala untuk mengukur capaian kinerja program, menyinkronkan data lintas sektor, serta memperkuat strategi operasional pembangunan kependudukan dan keluarga.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku,Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE mengatakan reviu tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengawal transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Menurutnya, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan kependudukan dan keluarga. Untuk mengawal berbagai persoalan tersebut, BKKBN memiliki lima program prioritas, salah satunya pencegahan stunting.
“Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas yang perlu kita kawal bersama, terutama di Provinsi Maluku,” ujarnya.
Edy menegaskan, penanganan persoalan kependudukan dan pembangunan keluarga tidak dapat hanya mengandalkan BKKBN maupun pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar program yang dijalankan dapat menjawab persoalan nyata di masyarakat.
Karena itu, kegiatan reviu tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), perbankan, pihak swasta hingga perguruan tinggi.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam mengawal pembangunan keluarga sekaligus menekan angka stunting di Maluku.
Selain stunting, dr.Edy Setiawan juga menyoroti tingginya perkawinan anak yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia turut menyinggung persoalan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah yang dinilainya perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko kesehatan keluarga.
Menurutnya, penguatan edukasi, pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan, serta keterlibatan berbagai sektor perlu menjadi bagian dari langkah bersama untuk membangun keluarga yang lebih sehat dan berkualitas.
Melalui kegiatan reviu ini, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku ini berharap seluruh pihak yang hadir tidak hanya melakukan evaluasi program, tetapi juga memperkuat komitmen dan mengambil peran nyata dalam pelaksanaan pembangunan keluarga.
Upaya tersebut menjadi penting agar pencegahan stunting, penanganan perkawinan anak, dan peningkatan kualitas keluarga di Maluku dapat berjalan secara terpadu serta memberikan dampak bagi masyarakat.
Editor : Redaksi
