Oleh : Jams Masela
SAUMLAKI-Langkah Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerisa, dalam melakukan pendataan potensi kerja di wilayah ini menuai spekulasi. Pasalnya, Dinas Tenaga Kerja KKT, tidak dilibatkan dalam proses pendataan tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan efektivitas data yang dihasilkan.
Mendasari arahan Pimpinan KKT,melalui surat yang dikeluarkan setiap Kepala Desa, se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tentang Pendataan Potensi Kerja, membuat pertanyaan yang membingungkan mekanisme kerja pada lingkup Pemerintah Daerah epulauan Tanimbar.
Hal lain, menimbulkan kebingungan masyarakat dan muncul pendapat bahwa telah dibukanya pendaftaran penerimaan karyawan INPEX.
Sesungguhnya, Ricky Jauwerisa Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, harus benar fokus pada dampak.
Pendataan potensi kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi sorotan setelah Dinas Tenaga Kerja, tidak dilibatkan dalam proses.
Ketidakikutsertaan Dinas Tenaga Kerja ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan, serta menghambat perencanaan program-program pengembangan tenaga kerja yang efektif.
Hal ini dinilai sebuah kebijakan kontroversial datang dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait pendataan potensi kerja.
Bupati KKT, Ricky Jauwerisa, yang diduga tidak melibatkan Dinas Tenaga Kerja dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data. Padahal Dinas Tenaga Kerja memiliki data base yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan program tersebut.
Ketidakjelasan ini memicu reaksi dari beberapa pihak, yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah, dalam pengelolaan data tenaga kerja.
Redaksi N25NEWS.id
