NAMLEA,N25NEWS.id-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buru mengguruduk Polres Buru untuk menggelar aksi bela rakyat.Aksi Mulai Pukul 9:35 sampai dengan selesai jam 14:15 WIT.
Gerakan aksi yang di lakukan dua OKP nasional itu, guna untuk lajunya roda perekonomian daerah Kabupaten Buru di bidang pertambangan,Senin (25/9/2023).
Dalam aksi demonstrasi meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polres Buru agar tidak mengambil langkah sepihak dengan mengatasnamakan legalitas sehingga harus melakukan penyisiran yang tidak berdampak positif besik kepentingannya tidak tau arahnya kemana,sebab tambang emas Gunung Botak merupakan kepentingan sebagian besar masyarakat di tengah tengah gejolak ekonomi daerah saat ini.
Sementara itu, Ketua PMII Abdul Nurlatu dalam orasinya meminta pihak penegakan hukum agar menahan diri demi kepentingan orang banyak, begitu sulitnya perekonomian masyarakat di daerah ini sehingga mereka rela bekerja ditambang Gunung Botak untuk menafkahi keluarga mereka.
Menurutnya, penyesiran bukanlah solusi yang tepat tetapi akan membawa dampak buruk yang relatif,terjadinya penurunan perekonomian pada kalangan masyarakat bawah,menambah angka pengangguran dan kemiskinan yang segdinifikan akibat hilangnya sumberdaya pendapatan masyarakat.
Bahkan terjadi perampokan dan pembunuhan di mana-mana oleh sebab itu PMII dan HMI secara kelembagaan menolak penyesiran di tambang emas Gunung Botak demi kepentingan kemaslahatan orang banyak.
Kalau tidak ada solusi untuk masyarakat minimal jangan mebuat ulah dengan isu penyesiran untuk mempersulit masyarakat bekerja karena sangat implementasi dari undang undang 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) sangat jelas, bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
“Disitu negara berkewajiban untuk memilihara fakir miskin dan anak terlantar dan kita ketahui bersama Gunung Botak adalah solusi karena di Kabupaten Buru dengan pertumbuhan masyarakat yang begitu meningkat sedangkan minimnya lapangan kerja,”jelas Nurlaru.
Selain itu, Dia juga meminta Gubernur Maluku,Kapolda dan Pangdam XVI/Pattimura Ambon untuk menghentikan seluruh aktifitas sweping yang di lakukan oleh Polres Buru setiap saat,yang mengganggu stabilitas kenyamanan masyarakat dan para sopir angkut.
“Kami berharap para pemerintah petinggi Maluku untuk memikir kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi sehingga masyarakat tidak begitu sulit dalam pembiayaan pendidikan anak anak mereka,”tandasnya.
Biarkanlah masyarakat bekerja sambil menunggu percepatan izin pertambangan rakyat (IPR) yang lagi di godok pemerintah, baik itu pemerintah daerah,maupun pemerintah provinsi.(**)
Skip to content