SAUMLAKI, N25NEWS.id – Polemik panjang lahan strategis Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, akhirnya menemukan titik terang berkat langkah luar biasa Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto, bersama tim khususnya.
Selama hampir tiga dekade, proyek raksasa Blok Masela yang menyimpan cadangan gas bernilai triliunan rupiah terjebak dalam konflik berkepanjangan. Tanah seluas 662 hektare yang menjadi lokasi paling strategis pembangunan kilang gas dan infrastruktur utama terus menjadi arena sengketa, tarik-menarik kepentingan, hingga dugaan permainan kekuasaan.
Akibatnya, proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi motor kesejahteraan Maluku dan Indonesia itu nyaris tak bergerak.
Namun situasi berubah drastis ketika Pangdam XV/Pattimura turun langsung ke lapangan.
Bukan dengan pendekatan represif, Mayjen TNI Dodi Triwinarto justru hadir membawa strategi yang disebut banyak pihak sebagai langkah paling cerdas dan berani dalam sejarah penyelesaian konflik Blok Masela.
Dalam waktu hanya lima hari kerja, simpul persoalan yang kusut selama 27 tahun berhasil diurai.
Sumber di lapangan menyebut, tim khusus bentukan Pangdam bekerja siang dan malam memetakan akar masalah secara detail, mulai dari persoalan regulasi, harga lahan, konflik kepentingan, hingga dugaan adanya oknum yang selama ini bermain di balik polemik hak adat.
Disinyalir, terdapat pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan isu Hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengendalikan lahan strategis demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Modusnya disebut berlangsung rapi.
Sejumlah lahan diduga telah dibeli jauh sebelum penetapan harga resmi pemerintah dengan nilai sangat murah. Dugaan lainnya, pengaruh kekuasaan dipakai untuk membentuk regulasi yang menguntungkan pihak tertentu, bahkan memicu penolakan terhadap proyek atas nama perjuangan hak adat.
Akibat permainan kepentingan itu, konflik terus membesar dan masyarakat terpecah selama bertahun-tahun.
Melihat situasi tersebut, Pangdam XV/Pattimura mengambil langkah berbeda.
Ia menempatkan persoalan Blok Masela bukan semata soal tanah dan uang, tetapi soal harga diri masyarakat adat, keadilan, dan masa depan daerah.
Dengan pendekatan humanis, dialogis, serta menghormati kearifan lokal, Pangdam bersama timnya mempertemukan tokoh adat, masyarakat, pemerintah daerah, hingga pihak perusahaan dalam satu ruang dialog terbuka.
“Hak adat wajib dihormati dan dijamin negara, tetapi tidak boleh dipelintir menjadi alat menghambat kesejahteraan rakyat,” menjadi prinsip tegas yang dipegang Pangdam dalam proses penyelesaian tersebut.
Langkah itu akhirnya membuahkan hasil besar.Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan berubah menjadi damai dan penuh haru. Para tetua adat Desa Lermatang menggelar prosesi sembayang adat di atas lahan 662 hektare yang akan menjadi pusat pembangunan kilang dan fasilitas strategis Blok Masela.
Dengan pakaian adat lengkap, iringan nyanyian tradisional, dan ritual adat sakral, masyarakat menyerahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Inpex Corporation untuk dikelola demi kepentingan bangsa.
Penyerahan itu disebut bukan pelepasan hak adat, melainkan bentuk kepercayaan masyarakat kepada negara agar tanah leluhur menjadi sumber kesejahteraan generasi mendatang.
Kini, badai konflik yang membayangi Blok Masela selama 27 tahun mulai berlalu.
Di tengah perubahan besar itu, nama Mayjen TNI Dodi Triwinarto disebut masyarakat sebagai sosok kunci yang berhasil membuka jalan penyelesaian.
Banyak pihak menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa persoalan sebesar apa pun dapat diselesaikan apabila ditangani dengan keberanian, ketulusan, kecermatan, dan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Blok Masela kini memasuki babak baru.
Setelah puluhan tahun tertahan konflik, proyek energi terbesar di Indonesia Timur itu akhirnya bersiap melaju menuju masa depan baru bagi Maluku dan Indonesia.
