AMBON,N25NEWS.id-Angka stunting di Provinsi Maluku masuk dalam katagori rendah karena penanganannya berjalan baik atas peran bersama dari semua pihak yang berkepentingan lewat komitmen bersama dalam menggerakkan masyarakat lewat edukasi.
Hal tersebut dikatakan Deputi Lalitbang BKKBN Pusat,Prof.Moh.Rizal M.Damanik kepada wartawan,saat mendampingi Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja bersama Pemerintah Daerah Maluku yang berlangsung di lantai 6 kantor Gubernur Maluku,Senin (21/2).
Dikatakannya, BKKBN Provinsi Maluku banyak memberikan masukan mengenai stunting yang harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul.Namun upaya percepatan penurunan stunting juga terkendala terkait dengan persoalan letak geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari banyak pulau serta sarana dan prasarana dalam hal transportasi laut.
“Saya kira permasalahan geografis dan sarana prasarana guna rentang kendali program BKKBN di Maluku,memang menjadi satu catatan penting bagi BKKBN Pusat,”kata Damanik.
Menurutnya,isu yang sampaikan BKKBN Maluku perlu menjadi perhatian,yang pertama banyaknya pulau tentu transportasi laut menjadi bagian yang penting.Karena itu,memudahkan mobilitas dari pada petugas BKKBN di lapangan.Olehnya,perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
“Yang kedua adalah tenaga dilapangan dan menjadi catatan dalam rapat ini, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penambahan jumlah petugas di lapangan,namun juga harus berkualitas,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar mengatakan untuk saat ini BKKBN Maluku menjalankan program-program melalui aksi-aksi dan berbagai kegiatan yang langsung di lapangan.Pasalnya jika program hanya sebatas teori belaka maka tentu aksi nyata dilapangan tidak berjalan baik.
“Untuk itu, kita akan terus lakukan koordinasi dengan semua pihak agar supaya tugas untuk menekankan angka stunting di Maluku berjalan sesuai dengan program yang sudah kita buat,”tandasnya.
Editor : Aris Wuarbanaran
